Anggota Knesset Serukan Cabut Kewarganegaraan Direktur B’Tselem

Tel Aviv, 25 Muharram 1438/26 Oktober 2016 (MINA) – Seorang Anggota Parlemen Israel (Knesset) dari partai sayap kanan menyerukan mencabut kewarganegaraan Hagai El-Ad, Direktur organisasi HAM Israel, B’Tselem terkait pernyataannya di depan Dewan Keamanan (DK) PBB akhir pekan lalu.

Dalam wawancaranya dengan Channel 2 Israel pada Selasa (25/10) malam, David Bitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Koalisi Knesset mengaku pihaknya sudah meneliti secara hukum apakah dianggap sah jika meminta menteri dalam negeri untuk mencabut kewarganegaraan Direktur Eksekutif B’Tselem ini.

“Aku telah memeriksanya, dan tidak ada jalan hukum untuk melakukannya hari ini,” kata Bitan. Tapi kita tetap harus menanggalkan kewarganegaraannya, demikian International Islamic News Agency (IINA) melaporkannya.

Bitan sedikit gerah dengan tudingan El-Ad di hadapan DK PBB terkait keputusan Israel di Tepi Barat yang diduduki, terutama pembangunan permukiman ilegal baru. Menurut Bitan, tindakan El-Ad itu adalah sebuah pelanggaran terang-terangan dari Warga Negara Israel untuk negara.

“Karena itu, ia harus mencari kewarganegaraan lain,” tegas dia.

Menanggapi komentar Bitan, organisasi B’Tselem merilis sebuah pernyataan terbaru yang mengatakan bahwa selama hampir 50 tahun, masyarakat Palestina tidak memiliki kewarganegaraan atau hak. Sekarang ketua koalisi, utusan Perdana Menteri, ingin membatalkan kewarganegaraan orang-orang yang berbicara menentang kenyataan ini.

“Ancaman Bitan tidak akan menghalangi kerja kami maupun ratusan ribu orang Israel yang menentang pendudukan,” tulis pernyataan itu.

Sementara itu, Zehava Galon, Anggota Parlemen lain dari partai sayap kiri Meretz, mengutuk komentar Bitan ini dan menyebutnya sebagai ungkapan yang sangat berbahaya. Menurut Galon, dalam sebuah negara demokrasi, kewarganegaraan adalah hak dasar setiap orang.

“Ini bukan hadiah yang diberikan kepada mereka yang menguntungkan di mata ketua koalisi,” katanya, demikian laporan Israel National News.

Pada akhir pekan lalu, dalam pidatonya di hadapan DK PBB, El-Ad menegaskan bahwa 2016 telah menjadi tahun terburuk dalam catatan sejarah pembongkaran rumah-rumah Palestina dan pembangunan permukiman ilegal Israel.

Menurut El-Ad, Israel melakukan pelanggaran HAM secara sistematis di wilayah-wilayah pendudukan melalui pembentukan permukiman permanen, penghancuran rumah, bangunan dan perencanaan mekanisme bias, mengambil alih tanah Palestina dan banyak lagi.

Setelah pidato El-Ad, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ia akan bertindak untuk melarang relawan nasional bekerja dengan B’Tselem. Namun, kelompok itu mengatakan bahwa hal itu bukan halangan untuk mencari kebenaran.

Lebih dari 150 permukiman Israel di wilayah pendudukan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. (T/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)