Anggota Komisi I: Alutsista TNI Perlu Ditingkatkan

sukamta-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /> Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: File)

Jakarta, MINA – Menyambut peringatan HUT TNI ke-72, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan, alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas perlu terus ditingkatkan.

Pernyataan Sukamta merujuk pada data Global Fire Power (GFP), di mana ranking kekuatan militer Indonesia pada Januari 2016 di posisi ke-12 dengan power index 0.52, menurun ke posisi 14 pada Januari 2017 dengan power index 0.34.

“Kebutuhan alutsista TNI perlu terus ditingkatkan. Dari tahun ke tahun kita terus mendorong agar anggaran untuk membeli dan memperbarui alutsista,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/10).

Dari data itu, kata Sukamta, Indonesia lebih lambat percepatan peningkatan kekuatan militernya dibanding negara-negara lain. Ini bisa ditafsirkan sebagai meningkatnya potensi ancaman terhadap Indonesia.

Baca Juga: Munas XI MUI akan Gelorakan Kembali Boikot Produk Israel

Menurut Sukamta, secara kemampuan, Indonesia memiliki sejumlah pasukan elite khusus di masing-masing pos, seperti Kopassus dan Raider di AD, Paskhas dan Denbravo (Detasemen Bravo) 90 di AU, Kopaska (Komando Pasukan Katak), Yontaifib (Batalyon Intai Amfibi), dan Denjaka (Detasemen Jala Mangkara) di AL, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tentara reguler.

“Daya survival dan daya tempur pasukan elit kita diakui kehebatannya oleh negara-negara lain. Ini jadi kebanggaan tersendiri, tapi jangan membuat kita terlena, justeru Indonesia harus terus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya,” kata Sukamta.

Lebih lanjut dirinya berharap, jika SDM, alutsista, dan anggaran terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya melalui program Renstra dan Minimum Essential Forces (MEF).

“Kami harapkan kekuatan pertahanan Indonesia semakin baik dan bisa masuk 10 bahkan 5 besar kekuatan militer dunia pada masa yang akan datang,” pungkasnya. (L/R06/B05)

Baca Juga: Hujan Lebat Picu Delapan Titik Banjir di Kota Bekasi

Mi’raj News Agency (MINA)