Anggota Komisi II: Meikarta Langgar UU No. 20 Tahun 2011

(Ilustrasi)

Jakarta, MINA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Sarehwiyono mengatakan proyek pembangunan Meikarta oleh Lippo Group melanggar Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman RI, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi yang membahas Meikarta, di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

“Ini merupakan tindak pidana, jadi pemerintah harus bertindak tegas segera menghentikan pembangunan Meikarta,” ujar Sareh.

Ia menegaskan, Gerindra siap mengawal proses hukum untuk Meikarta ini sampai ke manapun. “Saya dan Gerindra siap untuk mengawal ini (proses hukum) sampai ke manapun,” katanya.

Baca Juga: Tips Sehat untuk Peserta Taklim Pusat Agar Dapat Menyerap Ilmu dengan Baik

Sareh menilai, kehadiran negara dipertanyakan dalam kasus Meikarta ini, dan sepertinya mencari alasan untuk memberikan izin dari Pusat dengan mendesak Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk legalisasi proyek Meikarta ini.

Untuk diketahui, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menegaskan status pembangunan dan pemasaran kawasan permukiman Meikarta Lippo Cikarang harus dihentikan hingga ada rekomendasi dan izin legal.

Deddy mengungkapkan, pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

“Saya cek di Pemprov belum ada permohonan izin tapi sudah dipasarkan. Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi,” kata Deddy. (T/R06/P2)

Baca Juga: Cuaca Jakarta Diguyur Hujan Sabtu Ini

Mi’raj News Agency (MINA)