Anggota Komisi XI DPR : RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel

 

Jakarta, MINA – Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.

“Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018,” ujar Ecky kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Ecky, ekonomi global secara umum mengarah pada perbaikan, namun daya pacu ekonomi domestik masih belum optimal. Kelas menengah atas memilih saving dibanding spending, sedangkan masyarakat bawah masih tertekan daya belinya.

“Belum terlihat arah kebijakan fiskal dan ekonomi yang meyakinkan dari RAPBN 2018,” tegasnya.

Ecky mengingatkan, target-target pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah turunan dari janji-janji politik selama masa kampanye. RPJMN 2015-2019 menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen. Khusus tahun 2018, bahkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan 7,4 persen.

“Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengatasi problem tingkat pengangguran yang masih tinggi dan agar dapat keluar dari middle income trap sehingga dapat menjadi negara maju. Namun sayangnya kapasitas kebijakan pemerintah belum mampu menuju ke sana, sehingga pemerintah hanya menyampaikan target tersebut. Dan ini sangat tidak memuaskan sebenarnya,” paparnya.

Ecky juga menggarisbawahi target pertumbuhan ekonomi fantastis yang dijanjikan selama ini gagal dipenuhi oleh pemerintah. Pada APBN-P 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen dan hanya terealisasi 4,8 persen. Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 hanya 5,02 persen, meleset dari target 5,2 persen.

“Dengan kapasitas yang terbatas, pilihan yang paling mungkin akhirnya adalah pemerintah harus mau menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan lebih memprioritaskan kualitasnya,” katanya.

Ecky menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sangat penting untuk mendorong perbaikan indikator kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perbaikan gini ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia.

“Targetnya harus mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dan diharapkan menjadi pertimbangan utama dalam politik anggaran APBN 2018,” katanya. (R/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)