Anggota MPR Desak Pemerintah Indonesia Dukung Afsel Laporkan Genosida Israel ke ICJ

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendesak Pemerintah Indonesia untuk ikut serta mendukung secara aktif langkah Afrika Selatan yang baru saja secara resmi melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional atas kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Menurutnya, meski sudah berkali-kali dikritik oleh masyarakat internasional, tapi tetap saja Israel mengabaikan hukum internasional dengan melanjutkan secara lebih brutal kejahatan kemanusiaannya terhadap warga Gaza dan lain-lainnya.

“Langkah Pemerintah Afrika Selatan ini patut didukung dan diapresiasi, karena Israel tidak hanya sedang mempertontonkan kejahatan genosida yang dilakukannya, tetapi juga berbagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter,” ujar HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid melalui siaran pers di Jakarta dikutip MINA, Kamis (4/1).

HNW mengatakan, kejahatan-kejahatan tersebut sangat jelas terlihat dengan pembunuhan secara masif kepada warga sipil (terutama perempuan dan anak-anak), penyerangan kepada rumah sakit dan tempat-tempat ibadah (seperti masjid dan gereja), dipergunakannya bom pospor, dibakarnya pusat arsip nasional di Gaza, serta aksi-aksi yang tidak manusiawi lainnya yang jelas-jelas bertentangan dengan HAM dan hukum internasional lainnya.

“Kejahatan-kejahatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Israel di Mahkamah Internasional,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW berharap dan mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret seperti mendukung yang dilakukan oleh Afrika Selatan.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah ikut menjadi pihak yang melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional, atau menggalang kekuatan negara-negara lain yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan ASEAN untuk mendukung laporan Afrika Selatan tersebut.

“Ini dapat membuktikan keseriusan sikap konstitusional pemerintah Indonesia dalam menolak penjajahan Israel terhadap Palestina. Agar dukungan pemerintah Indonesia kepada Palestina merdeka yang disampaikan dan disikapi selama ini benar-benar konkret, dan bukan sekadar lips service,” jelasnya.

Selain melaporkan ke Mahkamah Internasional, HNW menambahkan para jajaran petinggi Israel yang mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan genosida di Gaza juga perlu dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional.

“Apabila di Mahkamah Internasional (ICJ) objeknya adalah negara Israel, maka di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menjadi objek pengaduan adalah individu-individu yang bertanggung jawab mengambil keputusan pembantaian di Gaza,” ujarnya.

“Negara-negara yang sudah jengah dengan tindakan Israel ini perlu dikoordinasikan oleh Indonesia agar penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan penjajahan Israel bisa dilakukan dari segala penjuru. Agar bisa dihentikanlah kejahatan-kejahatan itu, agar hadirlah keadilan serta kedamaian, dan merdekalah Palestina,” tukasnya.

Apalagi, lanjut HNW, mengatakan negara jiran, Malaysia juga baru saja mengambil keputusan yang sangat penting, yakni menolak kapal yang berasal dari Israel untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia.

“Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa tidak ada kapal berbendera Israel yang diperbolehkan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Indonesia,” pungkasnya.

HNW menambahkan, agar sikap Indonesia bela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel makin bisa diwujudkan, maka perlu juga terobosan seperti dari Afrika Selatan dan Malaysia itu dikolaborasikan dan dikerja-samakan dengan negara-negara lain yang menolak kejahatan Israel dan pro perjuangan bangsa Palestina di Gaza dan lainnya, menuju perdamaian dan kemerdekaan Palestina.(R/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)