Anggota Parlemen AS Desak Pemblokiran Bantuan Militer ke Mesir

Washington, MINA – Sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Demokrat mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan sejumlah bantuan militer ke Mesir dengan alasan masalah hak asasi manusia.

Dikutip dari MEMO, Jum’at, (11/8) mereka bergabung dengan suara anggota parlemen lain yang mendesak tindakan tersebut menjelang batas waktu 30 September di mana Pemerintah AS diperkirakan akan mengumumkan keputusannya sebelum itu.

Di bawah undang-undang AS, sekitar $300 juta dari $1,3 miliar bantuan militer asing ke Mesir tunduk pada sertifikasi hak asasi manusia setiap tahun. Tahun lalu, pemerintahan Biden menahan $130 juta dari total itu karena catatan hak asasi Kairo.

“Ribuan warga Mesir, termasuk jurnalis, aktivis masyarakat sipil yang damai, pembela hak asasi manusia, dan tokoh politik tetap ditahan atas tuduhan bermotif politik dan sering menjadi sasaran pelecehan, penganiayaan, dan pengabaian medis,” kata surat itu, yang dipimpin oleh Perwakilan Gregory Meeks, pimpinan tertinggi Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Departemen Luar Negeri AS menolak mengomentari surat itu, seperti korespondensi khas kongres. Kedutaan Besar Mesir di Washington juga tidak segera menanggapi permintaantersebut.

Washington melihat Kairo sebagai mitra dan sekutu strategis yang penting di wilayah yang penuh gejolak dan telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung kebutuhan pertahanannya yang sah.

Sekelompok 11 senator, dipimpin oleh Senator Demokrat, Chris Murphy, Ketua sub-komite Timur Tengah Komite Hubungan Luar Negeri Senat, baru-baru ini mengirimkan suratnya sendiri yang mendesak pemerintah untuk menahan $300 juta bantuan untuk Mesir. Kelompok hak asasi manusia juga mendesak agar dana ditahan. (T/B03/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)