Anggota Parlemen Inggris Desak Setop Kirim Senjata ke Israel

London, MINA – Lima anggota parlemen independen yang baru terpilih telah menulis surat kepada pemerintah Inggris menuntut tindakan penangguhan senjata kepada Israel guna menghentikan agresi Zionis di Jalur Gaza yang diblokade.

“Tidak diragukan lagi bahwa Anda akan menyadari bahwa situasi di Gaza terus memburuk dari waktu ke waktu. Urgensi untuk bertindak tidak dapat diremehkan,” kata anggota parlemen dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, melansir Palestine Chronicle, Ahad (14/7).

Mereka mengeluarkan beberapa tuntutan termasuk agar pemerintah Inggris “Segera menangguhkan semua penyediaan senjata dan sistem persenjataan kepada Pemerintah Israel.”

Kemudian, anggota parlemen juga menuntut agar Pemerintah Inggris segera memulihkan dan meningkatkan pendanaan untuk UNRWA serta enerbitkan pernyataan publik yang mendukung penerapan langkah-langkah seperti yang disarankan oleh Mahkamah Internasional (ICJ).

Baca Juga: Ratu Elizabeth II Yakin Setiap Warga Israel adalah Teroris

Para anggota parlemen pun meminta Inggris untuk memanfaatkan status anggota tetapnya di Dewan Keamanan PBB untuk mengadvokasi “gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan.”

Selain itu, mereka turur mendesak agar pemerintah mendukung pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB ke Gaza, “setelah mencapai kesepakatan gencatan senjata.”

Pemerintah juga didesak untuk menangguhkan Peta Jalan 2030 untuk hubungan bilateral dan negosiasi Inggris-Israel, dan “mempertimbangkan kemungkinan mengenakan sanksi” serta “mengakui Negara Palestina dengan segera.”

Para anggota parlemen, merujuk pada laporan terbaru dari jurnal medis terkemuka, The Lancet, yang memperkirakan bahwa “pengukuran konservatif jumlah korban tewas di Gaza bisa melebihi 186.000.”

Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris

Selain itu, menurut laporan tersebut, para ahli independen PBB telah menyatakan bahwa kelaparan kini telah menyebar ke seluruh Jalur Gaza, dengan semakin banyaknya kematian anak-anak Palestina “akibat kelaparan dan kekurangan gizi.”

Mengingat faktor-faktor tersebut dan langkah-langkah sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ), para anggota parlemen mengatakan bahwa surat tersebut dikeluarkan untuk “mengingatkan” pemerintah tentang “kewajibannya berdasarkan hukum internasional.”

Pada Mei 2024, pemerintahan sebelumnya di bawah pimpinan Partai Konservatif Rishi Sunak menantang ICC mengenai apakah mereka memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat tinggi Israel, termasuk Benjamin Netanyahu. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mahasiswa Yale Ukir Sejarah: Referendum Divestasi ke Israel Disahkan