Anggota Parlemen Irlandia Desak Pemerintahnya Lepaskan Bisnis di Pemukiman Ilegal Israel

Dublin, MINA – Anggota Parlemen Irlandia (TD) John Brady  mendesak Pemerintah negaranya melepaskan diri dari bisnis yang saat ini beroperasi di dalam permukiman ilegal Israel. Demikian dikutip dari Wafa, Ahad, (7/5).

“Harus ada konsekuensi untuk semua pelanggaran hukum internasional. Irlandia harus melepaskan diri dari kepemilikan di perusahaan yang saat ini terdaftar beroperasi di dalam pemegang saham permukiman ilegal Israel,” kata Brady dalam tweet.

Brady mendesak Pemerintah Irlandia untuk mendukung RUU Divestasi Pemukiman Ilegal Israel yang diusulkannya, yang mengamanatkan Dana Investasi Strategis Irlandia (ISIF) untuk melepaskan diri dari semua aset saat ini, dan untuk melarang investasi masa depan di perusahaan mana pun yang beroperasi di permukiman ilegal Israel.

“Pemerintah Irlandia tidak dapat di satu sisi mengutuk tindakan ilegal Israel dan di sisi lain menjadi pemegang saham di bank-bank Israel dan bisnis lain yang ada di database UNHCR dari perusahaan yang beroperasi melanggar hukum internasional di Wilayah Palestina yang diduduki,” katanya.

Brady juga mengatakan pembayar pajak di Irlandia saat ini adalah pemegang saham di sembilan perusahaan yang beroperasi di dalam pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

“Dengan mengambil keputusan untuk menginvestasikan uang pembayar pajak Irlandia ke dalam perusahaan yang ada di database PBB, pemerintah, melalui ISIF telah membuat orang Irlandia menjadi pemangku kepentingan dalam kejahatan perang yang merupakan aneksasi ilegal Israel terhadap wilayah Palestina yang sedang berlangsung,” tegasnya. (T/B03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)