Anggota-Anggota Oposisi Parlemen Mauritania Serukan Kriminalisasi Normalisasi dengan Israel

Nouakchott, MINA – Anggota-anggota  parlemen Mauritania dari partai-partai oposisi menyerukan untuk memberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan  Israel.

Seruan tersebut dikeluarkan melalui pernyataan bersama anggota-anggota parlemen dari tiga partai oposisi yakni Persatuan Kekuatan Kemajuan (UFP), Aliansi Rakyat Maju (APP), dan Aliansi untuk Keadilan dan Demokrasi (AJD), demikian MEMO melaporkan nya, Rabu (6/1).

“Mengingat lingkaran meluasnya normalisasi politik dan ekonomi dengan Israel dan gaungnya mencapai wilayah Maghreb (Afrika Barat) dan negara-negara Afrika (lainnya), bukan lagi rahasia bahwa para pendukung normalisasi mengerahkan banyak tekanan, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, untuk membuat lebih banyak negara naik kereta yang mengerikan ini,” tulis pernyataan bersama tersebut.

Pernyataan itu meminta semua blok parlemen untuk segera melakukan upaya untuk mencerminkan realitas konsensus nasional historis permanen yang diadakan sejak berdirinya negara Mauritania untuk sepenuhnya mendukung tujuan yang adil dan emansipasi, yang paling menonjol siap permasalahan Palestina.

Pernyataan itu menambahkan, “kejahatan normalisasi (dengan Israel), selain merupakan pelanggaran atas konsensus masyarakat dunia yang mengadvokasi perdamaian, kebebasan, dan anti-kolonialisme, berarti menerima semua kejahatan yang menjadi dasar entitas brutal Zionis didirikan dan terus dilakukan setiap hari. ”

Mantan Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz mengambil keputusan untuk membekukan hubungan Mauritania dengan Israel pada tahun 2009 setelah perang brutal otoritaspendudukan Israel melawan Gerakan perlawanan Jalur Gaza.

Hal tersebut diikuti oleh penangguhan permanen dan resmi hubungan dengan Israel pada 2010 dan pengusiran duta besarnya dari Nouakchott, ibukota Mauritania.

Kekuatan dan organisasi politik Mauritania telah menyuarakan penolakan mereka terhadap perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara negara-negara Arab dan Israel di bawah sponsor Presiden AS Donald Trump.

Terbaru adalah perjanjian damai yang disepakati oleh Maroko dengan Israel.(T/R1/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)