ANGGOTA PARLEMEN MESIR TOLAK PENGGULINGAN MURSI

Kairo, 6 Ramadhan 1434/14 Juli 2013 (MINA) – Sejumlah Anggota Parlemen Mesir di dibubarkan oleh Majelis Tinggi Parlemen karena menolak menerima penggulingan Presiden Muhammad Mursi, pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu, dalam sebuah kudeta militer.

Berbicara pada rapat umum yang diselenggarakan oleh Ikhwanul Muslimin di Kairo pada hari Sabtu (13/7), sebanyak dua lusin anggota Dewan Syura menuntut tentara mengembalikan Mursi, dan menyerukan legislatif di seluruh dunia untuk tidak mengakui pemerintahan baru yang ditunjuk militer Mesir.

Mereka menolak legalitas tindakan yang diambil setelah apa yang mereka sebut kudeta militer terhadap presiden terpilih, termasuk pembubaran parlemen mereka, Press TV melaporkan yang dikutip Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).

Anggota Parlemen Dewan Syura mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh situs Ikhwanul Muslimin, bahwa pembubaran Dewan Syura adalah ilegal dan mengaku telah mengadakan sesi rapat umum di Kairo.

“Kami menegaskan bahwa konstitusi Mesir masih berlaku, dan dewan militer tidak bisa menghentikan konstitusi yang rakyat Mesir sepakati dalam referendum yang adil dan bebas,” kata pernyataan itu.

Para anggota parlemen juga mengatakan bahwa militer telah berusaha untuk mengembalikan rezim korup dan diktator.

Dalam pidato televisi pada 3 Juli malam, panglima militer Mesir Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan bahwa Mursi, mantan anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin, tidak lagi di kantor dan menyatakan bahwa kepala Mahkamah Konstitusi, Adly Mahmoud Mansour, telah ditunjuk sebagai presiden baru sementara Mesir. Tentara juga membekukan konstitusi.

Para pejabat militer mengatakan menggulingkan Presiden Mursi, yang menjabat pada Juni 2012, ditahan secara preventif oleh militer dan mungkin menghadapi tuduhan resmi atas tuduhan yang dibuat oleh lawan-lawannya.

Pada tanggal 4 Juli, Mansour dilantik sebagai presiden sementara. Pada tanggal 5 Juli presiden sementara membubarkan Dewan Syura dengan dekrit.

Pada tanggal 5 Juli, pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin Muhammad Badie mengatakan bahwa kudeta terhadap Mursi adalah ilegal dan jutaan massa akan tetap di jalan sampai ia kembali sebagai presiden.

Badie bersumpah untuk “menyelesaikan revolusi” yang menggulingkan rezim yang didukung Barat, mantan diktator Mesir Hosni Mubarak pada tahun 2011.

Mesir meluncurkan revolusi melawan rezim pro-Israel pada tanggal 25 Januari 2011, yang akhirnya membawa mengakhiri 30 tahun kediktatoran Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA).