Anggota Parlemen Myanmar: Komisi Penasehat Rakhine Harus Tahu Seluruh Sejarah

MYANMAR.jpg" alt="Anggota Parlemen Myanmar. (Foto: AP)" width="768" height="432" /> Anggota Parlemen Myanmar. (Foto: AP)

Naypyidaw, 6 Rabi’ul Awwal 1438/6 Desember 2016 (MINA) – Anggota parlemen Myanmar dari Partai Nasional Arakan (ANP) mengatakan bahwa Komisi Penasehat Rakhine pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan harus mengetahui seluruh sejarah di negeri itu.

Anggota Parlemen dari ANP termasuk kalangan yang menentang pembentukan Komisi Penasehat Rakhine oleh Penasihat Negara Aung Sang Suu Kyi pada akhir Agustus lalu.

Anggota parlemen Htu May memperingatkan bahwa Komisi Penasehat tidak harus membuat penilaian hanya didasarkan pada peristiwa terbaru dalam insiden Negara bagian Rakhine.

Baca Juga: Menag RI: Pancasila dan Diplomasi Agama Solusi Global untuk Masyarakat Majemuk

“Mereka perlu mengetahui seluruh sejarah,” kata Htu May kepada RFA yang dikutip MINA. “Insiden terbaru ini sangat berbeda dari yang sebelumnya.”

Lebih dari 1,1 juta warga Muslim Rohingya Myanmar tanpa kewarganegaraan, orang Burma menyebut etnis Rohingya dengan nama “Bengali”, karena mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh.

Warga mayoritas Buddha Myanmar telah lama melakukan penganiayaan dan serangan terhadap Muslim Rohingya, serta menyangkal hak-hak dasar mereka, termasuk kewarganegaraan.

Sekitar 120.000 orang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi tempat mereka ditempatkan setelah terjadinya kekerasan komunal, di saat warga Buddha Rakhine membunuh lebih dari 200 orang dan membuat puluhan ribu kehilangan tempat tinggal.

Baca Juga: Iran Eksekusi Gantung Tiga Mata-Mata Mossad Israel

Operasi keamanan Myanmar di Rakhine baru-baru ini telah memaksa puluhan ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari desa mereka dan berusaha untuk masuk negara tetangga Bangladesh.

Sementara Anggota Parlemen Soe Win yang mendukung pembentukan Komisi Penasehat Rakhine mengatakan, kewarganegaraan harus diberikan kepada etnis Rohingya.

“Di antara Muslim di negara bagian Rakhine, kewarganegaraan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak mendapatkannya sesuai dengan hukum yang ada, dan tindakan harus diambil terhadap mereka yang tidak memenuhi persyaratan,” kata Soe Win.

Namun ia menyarankan untuk membiarkan Muslim Rohingya jika ingin pergi ke negeri lain.

Baca Juga: Utusan AS untuk Timur Tengah Klaim Lakukan Negosiasi “Menjajikan” dengan Iran

“Jika ada orang-orang yang ingin pergi ke luar negeri, biarkan mereka pergi. Itu adalah saran saya,” katanya. (T/P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)                           

Baca Juga: Iran Deklarasikan Kemenangan Pasca Pengumuman Gencatan Senjata dengan Israel