Anggota Parlemen Prancis Kecam Kehadiran Israel di Olimpiade Paris

Paris, MINA – Anggota parlemen sayap kiri France Unbowed (LFI) Thomas Portes mengecam kehadiran delegasi Olimpiade Israel dengan menyebutnya “tidak diterima di Paris”.

Partisipasi Israel dalam Olimpiade yang akan dimulai Jumat (26/7) telah menimbulkan kontroversi di Perancis.

“Harus ada protes terhadap keikutsertaan mereka dalam pertandingan tersebut,” ujar Portes. Middleeasteye melaporkan.

Dia menyerukan, “kita harus menggunakan semua cara yang kita miliki untuk menciptakan mobilisasi dan mengecam kehadiran negara yang saat ini melakukan pembantaian terhadap warga Palestina.”

Kemudian, dia mengklarifikasi komentarnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak menentang kehadiran atlet Israel tetapi ingin “diplomasi Prancis untuk memberikan tekanan pada Komite Olimpiade Internasional, sehingga bendera dan lagu kebangsaan Israel tidak diperbolehkan selama Olimpiade ini, seperti yang dilakukan untuk Rusia”.

Terlepas dari komentar lanjutannya, pernyataan anggota parlemen tersebut memicu protes, dan banyak tokoh politik sayap kanan dan kiri yang mengecamnya.

Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan pernyataan Portes “bernada antisemitisme”.

Darmanin menyatakan, para atlet Israel akan mendapat perlindungan 24 jam dari Pasukan Elit Prancis (GIGN), selama kompetisi.

Menanggapi pernyataan Portes, Menteri Luar Negeri Stephane Sejourne mengatakan pada pertemuan rekan-rekan Uni Eropa di Brussels, “Saya ingin mengatakan bahwa atas nama Perancis, kepada delegasi Israel, kami menyambut Anda di Perancis untuk Olimpiade ini.”

Dalam pernyataan sebelumnya, Komite Olimpiade Palestina menuduh Israel melanggar gencatan senjata Olimpiade, yang ditetapkan dari 19 Juli hingga pertengahan September, dengan melakukan pemboman di Gaza yang mengakibatkan korban sipil dan membunuh ratusan atlet dan olahragawan Palestina.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada ketua IOC, Komite Palestina telah secara resmi meminta “Israel segera dikeluarkan dari Olimpiade Paris 2024”, dengan mengatakan bahwa sekitar 400 atlet telah terbunuh sejak Oktober dan banyak fasilitas olahraga hancur.”

Standar Ganda

Menyusul reaksi negatif terhadap pendapatnya, Thomas Portes mengatakan komentarnya dimotivasi oleh keinginan untuk “mengakhiri ‘standar ganda’”.

“IOC dalam beberapa kesempatan telah melarang negara-negara berpartisipasi dalam Olimpiade karena peran mereka dalam perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Misalnya, Afrika Selatan tidak diikutsertakan dalam Olimpiade selama 30 tahun, antara tahun 1962 dan 1992, sebagai reaksi terhadap kebijakan apartheid,” katanya.

“Lagu dan bendera Israel tidak boleh dikibarkan di Olimpiade selama Israel terus melakukan kejahatan perang di Gaza dan mengintensifkan kolonisasi ilegal di Tepi Barat,” ujarnya.

Seruan ini juga disampaikan oleh anggota partainya yang lain, serta kelompok pro-Palestina, yang meminta agar atlet Israel yang berpartisipasi dalam Olimpiade paling tidak di bawah bendera netral, seperti atlet Rusia dan Belarusia.

Pada bulan Januari, lebih dari 300 klub olahraga Palestina, pusat pemuda dan organisasi masyarakat sipil menandatangani seruan kepada IOC yang meminta badan olahraga tersebut untuk “menerapkan prinsip-prinsipnya dan memenuhi kewajibannya dengan melarang Israel mengikuti Olimpiade”.

Kelompok olahraga Palestina mencatat, meskipun IOC segera menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, IOC menolak untuk menerapkan standar yang sama terhadap pendudukan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Pada bulan Desember, IOC mengumumkan, Rusia dilarang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris karena invasinya ke Ukraina, serta Belarusia atas dukungannya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Atlet mereka hanya dapat berpartisipasi dalam kompetisi secara individu dan di bawah bendera netral, dengan bendera Olimpiade sebagai pengganti simbol nasional mereka jika mereka meraih medali emas.

Pada bulan Maret, Presiden IOC Thomas Bach mengatakan, “Komite Olimpiade Israel tidak melanggar Piagam Olimpiade”.

“Di dunia Olimpiade, selama 30 tahun kita telah memiliki apa yang oleh dunia politik disebut sebagai solusi dua negara. Kita memiliki Komite Olimpiade Nasional Israel dan Komite Olimpiade Nasional Palestina hidup berdampingan secara damai,” katanya.

Pada bulan April, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga membenarkan perbedaan perlakuan yang diberikan kepada atlet Rusia dan Belarusia dengan mengatakan bahwa situasinya “sangat berbeda” karena Israel “bukan penyerang”.

Untuk membela non-eksklusi Israel, Macron juga menyoroti kehadiran atlet Palestina. Namun kesetaraan ini dipertanyakan oleh para pengamat.

Meskipun Israel dapat berpartisipasi dalam Olimpiade sejak tahun 1952, empat tahun setelah proklamasi negara tersebut, Palestina harus menunggu hingga tahun 1995 agar IOC mengakui komite nasionalnya, dan baru pada Olimpiade 1996 di Atlanta Amerika Serikat, Palestina mengirimkan atlet pertamanya.

Pascal Boniface, spesialis diplomasi olahraga dan direktur IRIS, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Paris, lebih lanjut menunjukkan bahwa atlet Palestina belum menikmati kondisi persiapan kompetisi yang sama seperti atlet Israel, terutama karena rusaknya infrastruktur olahraga di Gaza dan Israel.

Hambatan terhadap pergerakan yang diberlakukan oleh Israel di wilayah pendudukan dan perjalanan ke luar negeri. “Adalah argumen yang salah untuk mengatakan bahwa kesetaraan dihormati antara Israel dan Palestina, selain membom penduduk sipil, Israel mencegah atlet Palestina untuk bersiap dan bahkan membunuh banyak dari mereka,” kata Boniface.

Puluhan atlet Palestina tewas akibat pemboman Israel di Gaza.

Diantaranya adalah Hani al-Masdar (42) pelatih tim sepak bola Olimpiade Palestina, Nagham Abu Samrah (24) juara karate wanita, dan Nazir al-Nashnash (20) atlet sepak bola yang sedang naik daun.

Tony Estanguet, presiden panitia penyelenggara Olimpiade, mengatakan: “Olimpiade Paris 2024 harus menjadi ruang untuk merayakan perdamaian.”

Pada hari Jumat, Mahkamah Internasional di Den Haag mengeluarkan keputusan hukum bersejarah bahwa pendudukan Israel selama 57 tahun atas tanah Palestina sama dengan aneksasi dan harus diakhiri.

Pengadilan mengatakan Israel tidak mempunyai hak atas kedaulatan wilayah Palestina, melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan, dan menghalangi hak warga Palestina untuk mendapatkan haknya. []

Mi’raj News Agency (MINA)