PBB Sepakat Buat Perjanjian Migrasi Global

Marrakesh, MINA – Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengumumkan pada Senin (10/12), negara-negara anggota PBB telah membentuk perjanjian migrasi global.

Para pemimpin dari 164 negara telah sepakat dengan pakta global yang menetapkan sebuah rencana untuk mencegah penderitaan dan kekacauan bagi migrasi global, meskipun ada penentangan dan beberapa penarikan, termasuk dari Amerika Serikat, demikian Al Jazeera melaporkan.

“Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)” dibentuk selama konferensi PBB yang dihadiri oleh para pemimpin dunia dan pejabat tinggi di kota Marrakesh, Maroko.

Perjanjian tidak mengikat, GCM, bertujuan mengelola migrasi pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global, termasuk mengurangi risiko dan kerentanan yang dialami migran atau pengungsi pada berbagai tahap perjalanan mereka.

Baca Juga: Kemenhaj Saudi Apresiasi Sinergi PPIH Atasi Dinamika Haji 2025

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, perjanjian itu akan menjadi peta jalan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi para migran.

“Ini adalah hal yang menginspirasi dari upaya yang penuh dedikasi dan kesungguhan,” kata Guterres kepada para peserta dalam konferensi tersebut.

“Migrasi selalu bersama kami. Tapi di negara yang migrasi lebih tak terelakkan dan perlu, maka harus dikelola dengan baik dan aman, teratur dan tidak berbahaya,” tambahnya.

Ia menyatakan, kebijakan-kebijakan nasional jauh lebih mungkin untuk berhasil dengan kerja sama internasional.

Baca Juga: “Matilah IDF”, BBC Sensor Penampilan Band pro-Palestina di Glastonbury Festival

“Migrasi adalah fenomena alam, itu terjadi sepanjang waktu di seluruh dunia. Jika diatur secara hukum, maka itu hal yang baik,” ujar Kanselir Jerman Angela Merkel.

Banyak negara yang berpartisipasi dalam konferensi PBB menolak menandatangani perjanjian yang tidak mengikat itu, terutama Austria, Polandia, Republik Ceko, Estonia, Bulgaria, Kroasia, AS, Hongaria, Australia dan Israel.

Ringkasnya, perjanjian itu mencakup serangkaian prinsip, termasuk pembelaan hak asasi manusia, hak anak-anak, pengakuan kedaulatan nasional, indeks untuk membantu negara-negara dalam menangani migrasi, dan langkah-langkah untuk meningkatkan integrasi para migran dan pertukaran pengalaman. (T/Ast/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kongo dan Rwanda Sepakat Damai, Sekjen PBB Sambut Baik