Jakarta, MINA – Antusiasme untuk mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat tahun 2023 tinggi. Tergambar dari semangat para bupati/walikota dalam zoominar sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023, yang digelar Jumat (19/8).
Hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Wali Kota Medan Bobby Nasution, Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, puluhan Kepala Dinas Kominfo, Kebudayaan, dan Pawisata dari berbagai daerah, serta Pengurus PWI dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi yang juga menjadi Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2023 terkesan akan hal tersebut.
Ia mengemukakan, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah menjadi salah satu ikon dari HPN, selain Anugerah Jurnalistik Adinegoro.
Baca Juga: Cinta dan Perjuangan Pembebasan Masjid Al-Aqsa Harus Didasari Keilmuan
Ia memberikan apresiasi yang besar pada animo bupati/wali kota bersama pemerintah kabupaten dan kota yang penuh antusias telah mau dan akan mengikuti Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.
“Kegiatan ini sangat positif. Ada peserta yang pernah ikut tetapi belum terpilih dan kini mencoba untuk ikut lagi. Ini telah jadi ikon HPN,” kata Mirza, yang sekaligus mewakili Ketua Umum PWI Pusat Atal S.Depari sebagai Penanggungjawab HPN yang berhalangan hadir.
Yang Bermasalah Hukum Tak Bisa Ikut
Ketua Pelaksana AK-PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan anugerah ini boleh diikuti oleh bupati dan/atau wali kota yang masih menjadi pemimpin daerah sampai puncak HPN 2023 digelar pada 9 Februari 2023.
Baca Juga: Lewat Wakaf & Zakat Run 2024, Masyarakat Diajak Berolahraga Sambil Beramal
“AK-PWI tidak bisa diikuti oleh bupati atau wali kota yang sedang mempunyai masalah hukum. Bahkan bupati atau wali kota yang sudah terpilih, tetapi kemudian tertangkap karena kasus korupsi, maka bupati atau wali kota yang sudah dinyatakan behak menerima AK-PWI Pusat itu langsung dianulir, dan gugur,” jelas Yusuf.
Dewasa ini sudah banyak kepala daerah yang digantikan oleh Plt. Peserta sosialisasi dari Jepara mempertanyakan, apakah Plt bupati bisa ikut AK-PWI? Yusuf menjelaskan, tanpa mengurangi rasa hormat, Plt Bupati/Wali Kota, tidak bisa ikut.
Hal ini, juga telah dijelaskan kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Ketua PWI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik dengan spontan menyatakan, ada tiga kepala daerah di Sumatera Utara yang telah siap ikut AK-PWI 2023. Masing-masing Wali Kota Medan, Bupati Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
Baca Juga: Prof Abd Fattah: Pembebasan Al-Aqsa Perlu Langkah Jelas
PWI Bukittinggi, juga menyatakan wali kotanya siap mendaftar. Sementara itu dari APKASI diperoleh kabar bahwa Bupati Dharmasraya, Gowa dan Serang bersemangat ikut.
Tema AK-PWI pada HPN 2023 adalah “Inovasi pangan, sandang dan papan berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan lokal)”. Masing-masing bupati/wali kota bisa memilih satu dari tiga sub tema yang tersedia. Pertama: “Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Global Menuju Swasembada”. Kedua, “Inovasi Sandang yang Berkepribadian Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Global”. Ketiga “Inovasi Papan Berbasis Kearifan Lokal, Keselarasan dengan Alam dan Informasi Global”.
Menurut Yusuf, dengan tema/subtema itu, PWI ingin mendorong keragaman pangan, sehingga tidak tergantung beras (impor). Juga mendorong sandang dan papan yang laras dengan kepribadian, kearifan lokal, dan alam.(R/R1/P1)
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
Mi’raj News Agency (MINA)