Apakah Lebanon di Ambang Konflik?

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri (kiri) dan Menteri Negara Arab Saudi untuk Urusan Teluk, Thamer Al-Sabhan (kanan). (Foto: The Daily Star/Mohammed Azakir)

Pada hari Jumat, 3 November 2017 lalu, Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri kembali berangkat ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, padahal baru beberapa hari yang lalu ia kembali dari kunjungannya di sana.

Saad Hariri tampak begitu akrab dalam swafotonya dengan Raja Salman dan Menteri Negara Arab Saudi untuk Urusan Teluk, Thamer Al-Sabhan.

Ia bahkan memuji “pertemuan panjang dan bermanfaat dengan saudara laki-laki saya yang menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai banyak isu yang menarik bagi rakyat Lebanon yang baik. Insya Allah, apa yang akan terjadi lebih baik.”

Tidak ada orang-orang Lebanon yang tahu apa yang akan terjadi sehari kemudian.

Pada hari Sabtu, 4 November 2017, dari ibu kota Riyadh yang ditayangkan langsung oleh TV Al-Arabiya, Saad Hariri tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Lebanon yang memimpin sebuah pemerintahan. Padahal, Kabinet Hariri adalah bagian dari sebuah penyelesaian kebuntuan politik di negara itu dengan menempatkan Jenderal Michel Aoun sebagai presiden dua tahun lalu.

Hariri secara politik “diculik”?

Ilustrasi: Hizbullah Lebanon. (Hamze)

Bukan hanya pengumuman pengunduran diri itu yang mengejutkan pemerintah dan rakyat Lebanon, tapi tempat diumumkannya pernyataan itu menjadi tanda tanya besar. Mengapa harus di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, bukan di Beirut, ibu kota Lebanon? Apa artinya peran Arab Saudi dalam keputusan tersebut?

Baca Juga: Bantuan Pangan untuk Palestina

Seiring itu, ditambah kisruh Kerajaan tentang perombakan kabinet, penangkapan sejumlah pangeran dan pengusaha Saudi terkait kasus korupsi akbar, menyebabkan beberapa pengguna Twitter bercanda tentang “penculikan” Hariri.

“Berkediplah dua kali jika Anda ingin kami selamatkan,” tulis warga net.

Wiam Wahhab, seorang politisi pro-Hizbullah dari etnis Druze, meminta negara Lebanon untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan amannya Hariri pulang ke Beirut.

Dalam pengunduran dirinya, Hariri mengungungkapkan tentang ancaman pembunuhan terhadap hidupnya dan situasi yang serupa dengan tahun 2005, tahun ketika ayahnya dibunuh karena memicu serangkaian pembunuhan politisi dan wartawan yang ditargetkan.

Namun, perlu dicatat bahwa Pasukan Keamanan Internal Lebanon menolak laporan tentang upaya pembunuhan yang gagal terhadap Hariri sebelum melakukan perjalanan ke Riyadh.

Perang dingin di Timur Tengah

Sebelumnya di Kalam Al-Nass, sebuah talk show utama Lebanon, Menteri Sabhan menyebut bahwa tidak ada perbedaan antara Hizbullah dan kelompok teroris lainnya. Dia pun mengatakan bahwa akar terorisme terletak di dalam Republik Islam Iran saja.

Pemerintah Riyadh secara resmi telah mengumumkan perang terhadap Hizbullah. Al-Sabhan menekankan, tidak akan ada legitimasi “Sunni” untuk pemerintah manapun yang mencakup menteri Hizbullah di pemerintahan Lebanon di masa depan.

Dengan kata lain, Presiden Michel Aoun akan membutuhkan banyak kesabaran dan kreativitas untuk mendapatkan pemerintahan kedua selama masa kepresidenannya. Padahal, konstitusi menuntut semua pihak dan agama memiliki wakil di pemerintahan Lebanon, termasuk Hizbullah.

Kini, peran Arab Saudi hanya setengah cerita. Separuh lainnya adalah pengaruh Iran yang terus berkembang di Lebanon dan kehadiran sebuah partai bersenjata yang secara terbuka menjanjikan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi Republik Islam tersebut.

Keputusan Hizbullah untuk memasuki konflik Suriah dipandang oleh banyak orang sebagai ketidakmampuan negara Lebanon untuk mengendalikan kebijakan luar negeri dan keputusan militer utama, yang memungkinkan pihak bersenjata untuk memperkuat “negara dalam sebuah negara”.

Presiden Iran Hassan Rouhani pun menambahkan minyak ke dalam api, ketika dia mengecam “imperialisme” dan keangkuhan Amerika Serikat dan berbicara tentang Iran yang lebih hebat dari waktu sebelumnya.

Israel dan Trump

Lebanon telah lama menjadi panggung perang dingin regional Iran-Saudi. Tapi apa yang membuat putaran pertarungan spesial kali ini?

Pada titik ini tidak ada rahasia lagi bahwa Israel dan Arab Saudi mengadopsi pendekatan yang hampir sama dengan wilayah tersebut. Keduanya mengadopsi paham “musuh dari musuh saya adalah teman saya”.

Bagi Israel dan Arab Saudi, Iran menghadirkan “ancaman eksistensial” dan melawan ekspansi adalah prioritas nomor satu mereka.

Pada bulan September, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji kerja samanya dengan negara-negara Arab.

“Ini jauh lebih besar daripada periode lain dalam sejarah Israel. Ini adalah perubahan besar,” katanya dalam sebuah pidato di Chatham House, Jumat, 3 November 2017. “Orang-orang baik berkumpul dengan Israel dengan cara baru, membentuk aliansi yang efektif untuk melawan agresi Iran.”

Bagi Netanyahu, pengunduran diri dan pernyataan Hariri adalah “seruan membangun bagi masyarakat internasional untuk bertindak melawan agresi Iran.”

Eskalasi di Lebanon juga didorong oleh fakta bahwa pemerintah Amerika Serikat Presiden Donald Trump telah terbukti lebih menerima tuntutan Arab Saudi dan Israel daripada pendahulunya Barack Obama. Trump lebih memilih menolak kesepakatan nuklir dengan Iran dan negara kekuatan dunia.

Menurut pengamat Joseph Bahout, untuk mengekang pengaruh Hizbullah, Hariri dan pemimpin Sunni lainnya mungkin akan mendorong Lebanon kembali ke jurang konflik sektarian Sunni-Syiah dan konflik kekerasan lainnya.

Memojokkan Hizbullah melalui tekanan regional dan internasional atau perang Israel, tidak akan baik bagi Lebanon. Hal ini terutama terjadi karena Hizbullah tumbuh subur dalam suasana “kita melawan dunia”. Terlebih mereka adalah satu-satunya partai politik bersenjata dan terlatih di negara tersebut yang memiliki pengalaman melawan Israel dan perang saudara di Suriah.

Sementara itu, warga Lebanon yang tidak beraliran, hanya bisa berharap pada hari ketika Arab Saudi dan Iran menghentikan campur tangan dalam urusan negara mereka. (A/RI-1/P1)

Sumber: tulisan Halim Shebaya di Al Jazeera
Mi’raj News Agency (MINA)