Apartheid Vaksin Israel (Oleh: Asa Winstanley)

Oleh : Asa Winstanley, jurnalis investigasi yang tinggal di London, menulis tentang Palestina dan Timur Tengah. Dia telah mengunjungi Palestina sejak 2004 dan menulis untuk situs berita Palestina, pemenang penghargaan The Electronic Intifada dan juga editor rekanan yang mengisi kolom mingguan untuk Middle East Monitor.

Para propagandis semakin kesulitan untuk menjelaskan apartheid vaksin Israel.

Secara garis besar, ada sekitar enam juta orang Yahudi Israel dan 6,5 juta orang Arab Palestina (kebanyakan Muslim dan Kristen) yang tinggal di Palestina yang bersejarah, yang merupakan seluruh area antara Sungai Jordan dan Laut Mediterania: Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur), Jalur Gaza, dan yang disebut “hak milik Israel”.

Israel mengontrol keseluruhan Palestina. Ada sistem pos, ID, serta hak yang berbeda dan rumit. Tapi secara umum, hukum Israel menyatakan bahwa hanya “orang Yahudi” yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri yang disebut “Tanah Israel”, sementara Palestina dianggap tamu atau pendatang baru.

Lima juta orang Arab Palestina di Tepi Barat dan Gaza sama sekali tidak memiliki hak di bawah rezim supremasi Yahudi yang diberlakukan Israel pada keseluruhan Palestina.

Seperti yang akhirnya diakui oleh kelompok hak asasi manusia Israel terkemuka B’Tselem dalam makalah baru pada bulan Januari : “Ada satu rezim yang mengatur seluruh wilayah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, berdasarkan prinsip pengorganisasian tunggal,” dan itu adalah rezim apartheid . Rezim Israel menerapkan hukum, praktik dan kekerasan negara yang dirancang untuk memperkuat supremasi satu kelompok yakni Yahudi atas yang lain Palestina.

Karena sifat rezim rasisnya, Israel menolak melindungi lima juta warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza dengan memvaksinasi mereka terhadap virus corona. Hal ini murni karena rasisme tak terkendali yang merugikan diri sendiri.

Selain itu, warga Palestina di Tepi Barat dianggap sebagai sumber tenaga kerja murah dan dapat dibuang oleh Israel. Setiap hari, ribuan orang berbaris di pos pemeriksaan tentara Israel saat fajar untuk mengakses pekerjaan bergaji rendah di Israel. Mereka bertahan dalam kondisi yang mengerikan. Hampir tidak ada yang divaksinasi.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel yang rasis Benjamin Netanyahu memiliki kepercayaan diri untuk menyalahkan Palestina atas pandemi tersebut. Karena kenyataan pahit ini, lobi Israel semakin sulit memberikan pembenaran dan alasan. Kebingungan.

Kemudian mereka juga telah mencoreng orang-orang yang melaporkan kebenaran tentang vaksin apartheid Israel sebagai “anti Semit”, mereka sengaja mencampurkan kritik atas kejahatan Israel dengan kebencian anti-Yahudi.

Di Amerika Serikat, noda ini sekarang telah diarahkan ke Saturday Night Live, acara komedi urusan terkini yang terhormat. Dalam acara tersebut komedian Michael Che mengatakan, “Israel melaporkan bahwa mereka telah memvaksinasi setengah dari populasi mereka, dan saya akan menebak itu setengah dari Yahudi.”

Hal itu adalah kalimat yang lucu, tapi itu juga benar-benar satir, karena lelucon itu mengandung banyak kebenaran. Israel memang menolak untuk memvaksinasi sebagian besar dari setengah populasi non-Yahudi di bawah kendalinya, lima juta warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Lobi Israel menjadi gila, melemparkan tuduhan palsu anti-Semitisme di acara tersebut. Propagandis Israel Avi Mayer, misalnya, mengklaim itu sebagai “mitos anti-Semit”. Dia mengatakan bahwa “setiap warga negara Israel” berhak untuk divaksinasi.

Tapi seperti yang ditunjukkan oleh kolega saya di The Electronic Intifada Ali Abunimah, selama penampilannya di Katie Halper Show, Mayer berbohong karena kelalaian.

Meskipun secara teknis benar bahwa 1,5 juta warga Palestina di Israel memenuhi syarat, lima juta warga Palestina lainnya yang hidup di bawah rezim apartheid Israel (di Tepi Barat dan Gaza). Israel bahkan telah berusaha keras untuk memblokir warga Palestina menerima vaksin dari negara lain.

Otoritas Palestina (PA) ingin mengirim dosis vaksin Sputnik Rusia ke Jalur Gaza untuk pekerja medis garis depan. Namun, Israel memblokirnya sebagai bagian dari pengepungan militer yang telah diberlakukannya di Jalur Gaza sejak 2007.

Bukti lain dari sifat apartheid dari kebijakan vaksin Israel adalah perilakunya di Tepi Barat. Pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat, di atas tanah Palestina yang dicuri (melanggar hukum internasional, karena pemukiman adalah kejahatan perang di bawah Konvensi Jenewa) diberi vaksin. Sementara tidak untuk orang-orang Palestina yang tinggal di desa-desa, kota kecil dan kota besar yang hanya berjarak beberapa mil saja, karena mereka bukan Yahudi.

Tipu muslihat lain yang dicoba para propagandis, adalah mengklaim bahwa Perjanjian Oslo membebaskan mereka dari tanggung jawab. Bahkan mengesampingkan fakta bahwa Oslo adalah tipuan dan Israel dalam praktiknya menguasai seluruh Tepi Barat, pembenaran ini adalah kebohongan bahkan dengan istilahnya sendiri.

Pasal 56 Konvensi Jenewa Keempat untuk memastikan “kesehatan dan kebersihan masyarakat di wilayah pendudukan”, membuat: “Rujukan khusus pada adopsi dan penerapan tindakan profilaksis dan pencegahan yang diperlukan untuk memerangi penyebaran penyakit dan epidemi menular.”

Dokumen Oslo sendiri menjelaskan bahwa Israel masih bertanggungjawab untuk memerangi epidemi dan penyakit menular. Bagaimanapun cara untuk menghentikannya, vaksin apartheid Israel adalah pelanggaran hukum internasional. (A/SH/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)