Arab Saudi dkk Sampaikan 13 Tuntutan, Qatar Merasa Dihina

Doha, 29 Ramadhan 1438/24 Juni 2017 (MINA) –Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya sekutunya mengajukan ultimatum berisi 13 tuntunan untuk Qatar guna mengakhiri krisis dengan negara itu.

“Termasuk isi tuntutan adalah menutup jaringan media Al-Jazeera, menutup sebuah pangkalan militer Turki dan menurunkan hubungan dengan Iran,” ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya, Al-Jazeera Jumat (23/6/2017), yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Fihak Qatar dalam komentar tidak resmi menolak tuntutan itu dengan menyatakan sebagai penghinaan, mencampuri urusan dalam negeri Qatar , melecehkan kedaulatan QAatar sebagai negara merdeka dan melanggar etika dan hukum intgernasional.

Dalam tuntutan itu, Qatar diberi waktu dalam 10 hari untuk memberikan jawabannya.

Dalam daftar 13 tuntutan tersebut, negara-negara Arab juga menuntut agar Qatar memutuskan semua yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok lain, termasuk Hizbullah, Al-Qaeda dan ISIS.

Negara-negara tersebut juga mengajukan tuntutan kepada Qatar untuk membayar jumlah yang tidak ditentukan sebagai kompensasi atas apa yang mereka klaim sebagai “kehilangan nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar”.

Menurut daftar tersebut, Qatar harus menolak untuk melakukan naturalisasi warga negara dari empat negara dan “mencabut kewarganegaraan Qatar untuk warga negara yang ada di mana kewarganegaraan tersebut melanggar undang-undang negara-negara tersebut”.

Ketentuan Iran dalam dokumen tuntutan tersebut mengatakan bahwa Qatar harus menutup kantor diplomatik di Iran, mengusir anggota Garda Revolusi Iran, dan hanya melakukan perdagangan dengan Iran yang mengacu pada sanksi AS dan tidak membahayakan keamanan negara-negara Teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk.

Tuntutan mengenai penutupan Al-Jazeera, juga diberlakukan bagi semua media afiliasinya seperti Arabi21, Rassd, Al-Araby Al-Jadeed dan Middle East Eye.

Jika Qatar setuju untuk mematuhi tuntutan itu, negara-negara Arab akan meninjau sebulan sekali untuk tahun pertama, dan kemudian sekali per kuartal di tahun kedua setelah mulai berlaku.

Selama 10 tahun berikutnya, Qatar akan dipantau setiap tahun untuk kepatuhannya.

Dokumen tersebut tidak menentukan apa yang akan dilakukan negara-negara tersebut jika Qatar menolak untuk mematuhi permintaan itu.

Menurut analisis senior politik Al-Jazeera, Marwan Bishara, daftar itu jelas bukan hanya soal tuntutan, tapi juga penghinaan.

Nada dari tuntutan itu dan pendekatan yang dilakukan tidak hanya menunjukkan ketidaktahuan akan aturan dan etika hubungan internasional dan kurangnya pemahaman tentang apa arti kedaulatan negara. Namun juga mengarah pada kurangnya kesiapan keempat negara untuk duduk bersama.

“Ini bisa jadi, bagi beberapa orang yang mendukung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, merupakan sebuah posisi negosiasi awal, dan sekarang Qatar bisa melakukan jawaban. Tapi sejujurnya, saya rasa itu bukan tawaran awal,” ujarnya.

Departemen Luar Negeri AS telah memperjelas bahwa daftar itu sudah sesuai kebutuhan, dan dapat ditindaklanjuti dan berdasarkan fakta.

Qatar telah memperjelas bahwa negaranya tidak mendukung Fateh Al-Sham, ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya.

Ikhwanul Muslimin pun tidak dianggap sebagai organisasi “teroris” oleh Inggris, Amerika Serikat dan oleh sebagian besar negara di seluruh dunia.

Daftar tuntutan itu menunjukkan bahwa keempat negara Arab tidak tertarik dengan solusi krisis.

“Yang mereka minta adalah penyerahan sepenuhnya kedaulatan Qatar. Itu tidak akan terjadi,” lanjutnya.

Daftar tuntutan tersebut, telah dikirimkan ke Doha oleh Kuwait sebagai perantara untuk mengusahakan penyelesaian krisis.

Menyangkut penutupan Al-Jazeera, Qatar sudah menyatakan sebelumnya, tidak mungkin melakukan hal itu, dan mengatakan bahwa Doha akan menolak untuk membahas “masalah apa pun yang terkait dengan Al-Jazeera”. Serta mencatat bahwa saluran media tersebut dianggap sebagai “urusan internal” dan sebuah isu kedaulatan.

Al-Jazeera Media Network juga menyebut permintaan tersebut sebagai “penghinaan terhadap profesi jurnalistik.” (T/RS2/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)