Rabat, Maroko 15 Rabi’ul Awwal 1435/17 Januari 2014 (MINA) – Kerajaan Arab Saudi menegaskan kembali sikapnya, mendukung pemulihan hak-hak Rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan mendirikan negara merdeka, Yerusalem sebagai ibukotanya, dengan batas-batas negara Palestina sesuai dengan batas-batas sebelum diduduki Israel tahun 1967, dan mengutuk pengusiran paksa warga Palestina dari rumah dan desanya oleh Israel.
Sikas tegas dan konsisten Arab Saudi ini disampaikan Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz, Wakil Menteri Luar Negeri sebagai Ketua Delegasi Kerajaan Saudi dalam Pertemuan Komite Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Maroko Mohammed VI. Demikian laporan BNA yang dikutip wartawan MINA, Sabtu.
“Kita sudah bersepakat, Yerusalem adalah inti masalah Palestina, dan juga inti dari konflik Arab – Israel, karena itu perdamaian yang adil dan komprehensif, tidak akan tercapai kecuali jika tercapai kedaulatan Yerusalem sebagai ibukota Palestina,” kata Pangeran Abdul Azis menegaskan.
Ia menyatakan, Kerajaan Arab Saudi tetap pada pendiriannya, perdamaian yang dicapai haruslah bersifat komprehensif, sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Arab Saudi juga menyatakan mengutuk aksi-aksi Israel dan praktek-praktek ilegalnya termasuk yang saat ini sedang berlangsung seperti penyerbuan oleh militer, pendudukan daerah-daerah Palestina untuk dijadikan pemukiman Yahudi dan pelanggaran-pelanggaran lain, yang sangat bertentangan dengan hukum internasional serta bertentangan dengan ikhtiar untuk menghidupkan kembali proses perdamaian.
”Berbagai aksi yang dilakukan Israel di kota Yerusalem seperti pengusiran paksa warga Palestina dari rumah dan desa mereka untuk pembangunan pemukiman Yahudi, pembangunan tembok apartheid untuk mengisolasi pemukiman yang dihuni warga Palestina, demikian juga mencegah ummat Muslim dan Jemaat Kristen, untuk beribadah, adalah bagian dari usaha yahudisasi kota suci,” tegas Wakil Menteri Arab Saudi.
“Hal ini tidak hanya memperkuat tekad dan keterikatan kita kepada Yerusalem sebagi Ibukota Palestina, tapi kami juga akan menolak setiap upaya Israel dalam penggagalan berdirinya Negara Palestina dengan cara apapun. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Israel untuk yahudisasi Masjid Al-Aqhsa telah menyakiti Umat Islam di seluruh dunia dan akan dapat memicu konflik agama dan Israel bertanggung jawab penuh akan hal itu,” katanya.
Pangeran Abdul Azis mengatakan : ” Hari ini kita berada pada titik bersejarah berkenaan apa yang saat ini terjadi di Yerusalem. Dari mimbar ini, kami menyerukan kepada masyarakat internasional khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk memikul tanggungjawab mengambil tindakan yang diperlukan serta efektif buat memaksa Israel mematuhi keputusan PBB serta menghentikan pembangunan dinding apartheid, menghentikan blokade, menghentikan pembongkaran rumah, menghentikan penyitaan kartu identitas warga Palestina.”
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Dia mengatakan, adalah tugas Pertemuan Komite Yerusalem ini untuk meneguhkan sikap bersama pada masalah-masalah yang terjadi di Yerusalem. “Ini memerlukan dukungan kita semua yang terus menerus. Dalam hal ini juga termasuk dukungan bagi lembaga-lembaga sipil Palestina agar dapat melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian proyek-proyek pembangunan dan memelihara karakter peradaban Arab dan Islam di kota suci ini. Demikian juga dukungan buat meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi tantangan yahudisasi Israel yang terus berlangsung di Yerusalem. (ubai/IR)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Korban Tewas Ledakan Truk Tangki di Nigeria Tambah Jadi 181 Jiwa