AS, Afghanistan Gelar Pembicaraan di Tengah Sanksi yang Masih Berlangsung

Doha, MINA – Delegasi AS dan Afghanistan bertemu di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas sejumlah masalah pelik antara kedua pihak yang bertikai sebelumnya, termasuk sanksi ekonomi, hak asasi manusia, dan daftar hitam beberapa pemimpin Taliban.

Pembicaraan tingkat delegasi selama dua hari berakhir pada Senin (31/7), kata Kementerian Luar Negeri sementara Afghanistan dalam sebuah pernyataan.

Delegasi Afghanistan, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri interim Maulvi Amir Khan Muttaqi, termasuk perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Afghanistan, serta pejabat Kedutaan Besar Afghanistan.

Sedangkan delegasi AS yang beranggotakan 15 orang dipimpin oleh utusan khusus Washington untuk Afghanistan, Thomas West.

“Membangun kepercayaan antara kedua belah pihak, mengambil langkah praktis ke arah ini, menghapus daftar hitam dan sanksi, membebaskan simpanan bank Afghanistan, menjaga stabilitas ekonomi Afghanistan, memerangi narkoba dan hak asasi manusia dibahas,” kata pernyataan itu.

Pihak Afghanistan menegaskan kembali penting untuk membangun kepercayaan guna menghapus “daftar hitam putih” dan membuka cadangan bank sehingga warga Afghanistan dapat membangun ekonomi mereka sendiri tanpa bantuan asing.

Bantuan kemanusiaan, perjalanan gratis ke Afghanistan, dan layanan konsuler yang menjangkau warga Afghanistan di manapun di dunia juga dibahas, tambah pernyataan itu.

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, ketika pejabat pemerintah Kabul yang didukung AS melarikan diri dari negara itu dan pasukan asing mundur.

Sejak itu, AS memberlakukan sanksi terhadap pemerintah sementara Afghanistan.

Pertemuan itu “tidak menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat,” kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel dalam konferensi pers ketika ditanya oleh Anadolu tentang pertemuan itu.

“Kami telah sangat jelas bahwa kami akan terlibat dengan Taliban dengan tepat ketika itu adalah kepentingan kami untuk melakukannya. Ini tidak dimaksudkan sebagai indikasi pengakuan atau indikasi normalisasi atau legitimasi Taliban,” kata Patel.

Memperhatikan komentar sebelumnya tentang “kekhawatiran terkait kemunduran yang terus di Afghanistan,” termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak perempuan, Patel mengatakan: “Semua hal itu dan banyak lainnya terus menjadi perhatian besar Amerika Serikat.” (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)