Washington, MINA – Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi baru kepada pemimpin militer yang bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari di Myanmar dan entitas apa pun yang mungkin terkait dengan mereka, kata Presiden AS Joe Biden, Rabu (10/2).
Tujuannya adalah agar militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang didapatnya dari kudeta.
Biden mengatakan, Washington akan mengidentifikasi putaran pertama pekan ini dan akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat, dan siap untuk memberlakukan tindakan tambahan. Daily Sabah melaporkan.
Sanksi tersebut termasuk pembekuan aset yang berbasis di AS, dengan desakan agar para jenderal melepaskan kekuasaan.
Baca Juga: Israel Perintahkan Warga di Pinggiran Selatan Beirut Segera Mengungsi
“Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta keluarga dekat,” kata Biden.
Di Myanmar, aksi massa kembali berdemonstrasi menentang pengambilalihan militer menghadapi pasukan keamanan.
Saksi mata memperkirakan, puluhan ribu pengunjuk rasa muncul di Yangon dan Mandalay, kota terbesar di negara itu. Demonstrasi juga terjadi di ibu kota Naypyitaw dan di tempat lain.
Para pengunjuk rasa menuntut agar kekuasaan dikembalikan ke pemerintah sipil Suu Kyi yang digulingkan.
Baca Juga: Diboikot, Starbucks Tutup 50 Gerai di Malaysia
Militer mengatakan, mereka bertindak karena pemilihan November, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi, diwarnai penyimpangan. Komisi pemilihan telah membantah tuduhan tersebut. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Survei: 37 Persen Remaja Yahudi di AS Bersimpati dengan Hamas