AS Alami Penutupan Pemerintah ke-14 Sejak 1980, Fenomena Politik yang Unik

Washington, MINA – Pemerintah Amerika Serikat kembali mengalami penutupan atau shutdown, menandai yang ke-14 kalinya sejak tahun 1980. Berbeda dengan negara lain, penutupan pemerintahan di AS telah menjadi fenomena unik yang berulang meskipun tidak ada perang atau krisis konstitusional.

Di sebagian besar negara, pemerintahan tetap berjalan bahkan di tengah revolusi, invasi, atau bencana besar. Namun di Amerika, shutdown justru sering dijadikan alat tawar-menawar politik antara eksekutif dan legislatif.

Sistem federal di AS memungkinkan cabang-cabang pemerintahan dikendalikan oleh partai yang berbeda. Struktur ini pada awalnya dirancang untuk mendorong kompromi, tetapi dalam praktiknya sering berujung pada kebuntuan politik.

Sejumlah catatan menunjukkan, sejak awal dekade 1980 penutupan pemerintah terjadi berulang kali dengan latar belakang berbeda, mulai dari perselisihan anggaran, sengketa program kesejahteraan, hingga perdebatan soal imigrasi dan pendanaan tembok perbatasan.

Baca Juga: Hadiri Konferensi Perdamaian di Vatikan, Menag Sampaikan Pesan Persaudaraan

Di antaranya, penutupan singkat terjadi pada 30 September 1982 hanya karena Kongres terlalu sibuk dengan acara sosial, sementara yang terpanjang berlangsung pada 21 Desember 2018 selama 34 hari akibat sengketa dana pembangunan tembok AS-Meksiko.

Penutupan juga pernah dipicu konflik besar, seperti pada 1995 ketika Presiden Bill Clinton berselisih dengan Partai Republik mengenai pajak dan keseimbangan anggaran, yang memaksa pemerintah berhenti beroperasi selama 21 hari.

Pada 2013, penutupan selama 16 hari dipicu perselisihan soal Affordable Care Act (Obamacare), sementara pada 2018 kebuntuan soal imigrasi memunculkan shutdown selama dua hari.

Fenomena penutupan berulang ini menunjukkan bagaimana sistem politik Amerika yang seharusnya menopang kompromi justru melahirkan praktik politik yang mengorbankan keberlangsungan layanan publik. []

Baca Juga: 15 Tahun Terhenti, Anggota ECO Kembali Gelar Perundingan Keamanan dan Perbatasan

Mi’raj News Agency (MINA)