AS Ancam Cabut Visa Pelajar Asing yang Dianggap Pro-Hamas

Washington, MINA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan pada Kamis (7/3), warga negara asing yang menunjukkan dukungan terhadap kelompok Hamas Palestina atau organisasi yang ditetapkan pemerintah “teroris” lainnya akan menghadapi penolakan visa dan deportasi.

Rubio menegaskan bahwa AS tidak mentolerir dukungan terhadap terorisme dari pengunjung asing, termasuk mahasiswa internasional.

“Amerika Serikat tidak memiliki toleransi sama sekali terhadap pengunjung asing yang mendukung teroris. Pelanggar hukum AS, termasuk mahasiswa internasional, akan menghadapi penolakan atau pencabutan visa dan deportasi,” tulis Rubio dalam unggahannya di platform X.

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan terhadap organisasi teroris yang telah ditetapkan, termasuk Hamas, dapat mengancam keamanan nasional AS. Namun, belum jelas bagaimana Departemen Luar Negeri AS akan menentukan siapa yang dianggap sebagai pendukung Hamas secara resmi.

Baca Juga: Relawan di Belanda Kenang Pembunuhan Ribuan Anak Palestina

Menurut situs berita Axios yang dilansir dari Anadolu, inisiatif ini, yang disebut “Tangkap dan Cabut”, akan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memindai akun media sosial dari pemegang visa pelajar asing. Alat ini akan menilai apakah mereka menunjukkan dukungan untuk Hamas, terutama setelah serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada 7 Oktober 2023 di Israel.

Keputusan ini muncul setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada bulan lalu yang bertujuan memerangi antisemitisme. Perintah tersebut menetapkan kerangka hukum yang dapat berujung pada deportasi mahasiswa yang terlibat dalam protes pro-Palestina di AS.

Beberapa kritik menyatakan bahwa perintah tersebut lebih fokus pada penekanan terhadap demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus dan ruang publik, dengan tujuan membentuk persepsi publik terhadap Israel. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini dapat membatasi kebebasan berbicara dan bertindak di ruang akademis.

Walaupun kebijakan ini mendapat dukungan dari beberapa kalangan yang khawatir tentang meningkatnya antisemitisme, banyak yang mempertanyakan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan potensi penyalahgunaan dalam penegakan hukum. []

Baca Juga: Putra Netanyahu Hina Presiden Prancis Macron

Mi’raj News Agency (MINA)