AS Desak Israel Percepat Perdamaian dengan Palestina

Washington, MINA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempercepat perdamaian di kawasan, termasuk dengan Palestina.

Seruan itu muncul di tengah spekulasi keretakan antara kedua pemimpin, setelah Biden tidak pernah berbicara lagi dengan Netanyahu sejak dia menjabat pada 20 Januari, demikian dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (19/2).

Panggilan telepon pertamanya dengan Netanyahu, barulah terjadi Rabu (17/2).

Dalam kesempatan pertama itu, Biden juga menekankan dukungan AS untuk normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara di dunia Arab dan Muslim.

Dia menggarisbawahi pentingnya berupaya untuk memajukan perdamaian di seluruh kawasan, termasuk antara Israel dan Palestina.

“Presiden menegaskan sejarah pribadinya tentang komitmen teguh terhadap keamanan Israel dan menyampaikan niatnya untuk memperkuat semua aspek kemitraan AS-Israel, termasuk kerja sama pertahanan yang kuat,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Kedua pemimpin juga membahas pentingnya konsultasi yang berkelanjutan tentang masalah keamanan regional, termasuk Iran.

Netanyahu adalah sekutu setia mantan saingan politik Biden, Donald Trump, yang meninggalkan jabatannya bulan lalu setelah kalah dalam pemilihan presiden.

Ditanya tentang panggilan teleponnya saat memberikan sambutan kepada wartawan di Kantor Oval, Biden mengatakan dengan singkat bahwa itu adalah percakapan yang bagus.

Selama empat tahun masa jabatan Trump, Netanyahu telah berupaya untuk menjungkirbalikkan pilar lama solusi dua negara untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, dan Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menyatakan kota yang diperebutkan itu sebagai ibu kota Israel.

Trump juga mengeluarkan rencana perdamaian Israel-Palestina yang sangat mendukung tuntutan Israel, menguasai sebagian besar Tepi Barat dan meninggalkan sedikit wilayah untuk negara Palestina di masa depan, serta mempertahankan semua permukiman Israel yang ilegal menurut hukum internasional. (T/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)