Erbil, MINA – Sebuah pernyataan dari kantor Presiden Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Irak pada Sabtu (12/8) mengungkapkan, Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Massoud Barzani menunda referendum kemerdekaan yang dijadwalkan bulan depan.
Waktu pemungutan suara pada tanggal 25 September telah mendapat kritik dari pemerintah Baghdad dan negara-negara Barat, karena ditetapkan di saat operasi melawan kelompok ISIS di Irak masih belum selesai.
Dalam sebuah panggilan telepon pada hari Jumat dengan Presiden Barzani di Erbil, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, pemerintah Washington ingin agar referendum ditunda.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Menurutnya, masalah antara wilayah Kurdistan dan pemerintah federal di Baghdad harus ditangani melalui dialog.
Namun, Presiden Barzani meminta jaminan dan alternatif di masa depan jika pelaksanaan referendum kemerdekaan rakyat Kurdi Irak ditunda.
Perwakilan Pemerintah Daerah Kurdi di Iran, Nazem Dabbagh, mengatakan pada bulan lalu bahwa rakyat Kurdi menginginkan pemerintah Baghdad memenuhi permintaan lama mereka, yaitu menggabungkan wilayah mayoritas Kurdi lainnya.
Namun, referendum itu sangat ditentang oleh negara tetangga seperti Iran dan Turki yang memiliki wilayah minoritas Kurdi yang cukup besar. (T/RI-1/P2)
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)