Washington, 24 Ramadhan 1434/1 Agustus 2013 (MINA) – Amerika Serikat (AS) pada Rabu (31/7) mendesak Mesir menghormati kebebasan berkumpul, menyusul kekerasan yang terjadi terhadap massa pro-Muhammad Mursi.
Tapi anggota parlemen AS mengalahkan pengajuan tawaran untuk memotong bantuan AS selama penggulingan presiden terpilih Muhammad Mursi, Channel News Asia melaporkan yang dikutip Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).
Kabinet yang didukung militer Mesir mengeluarkan perintah untuk mengakhiri dua aksi duduk di alun-alun Kairo (Cairo Square), menyebut mereka sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Seruan muncul sehari setelah 82 demonstran pro-Mursi ditembak mati.
“Kami terus mendesak para pejabat pemerintah sementara dan pasukan keamanan menghormati hak untuk berkumpul secara damai. Itu jelas termasuk aksi duduk,” kata juru bicara Departemen Luar Marie Harf kepada wartawan.
Baca Juga: Presiden Venezuela: Bungkamnya PBB terhadap Gaza adalah Konspirasi dan Pengecut
“Kami telah membuat point itu secara publik maupun pribadi, dan kami akan terus melakukannya,” katanya.
Namun Harf menolak untuk menyatakan apakah Amerika Serikat secara khusus menyuarakan keprihatinan tentang perintah terbaru Kabinet Mesir.
Amerika Serikat telah berulang kali menyerukan pemerintah Mesir untuk menahan diri setelah tentara pada 3 Juli membuang Mursi, seorang pemimpin Islam pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu.
Tapi pemerintahan Presiden Barack Obama telah menolak untuk menyebut penggulingan Mursi adalah “kudeta”, sebutan yang akan membuat AS menghentikan US $ 1,5 miliar bantuan tahunan ke Mesir.
Baca Juga: Protes Agresi Israel di Gaza, Mahasiswa Tutup Perpustakaan Universitas New York
Senat dengan mudah menolak usulan untuk mengakhiri bantuan yang diserukan oleh Senator Rand Paul, seorang kritikus gigih tentang bantuan luar negeri AS.
Anggota Parlemen Kentucky itu mengecam Obama karena tidak mengidentifikasi penggulingan Mursi sebagai kudeta dan diduga Obama mengabaikan penyakit perkotaan di dalam negeri seperti Detroit.
“Ketika kudeta militer menjungkirbalikkan suatu pemerintahan yang terpilih, semua bantuan militer harus berakhir. Itulah hukum. Tidak ada pengabaian presiden,” kata Paul.
“Jadi ketika kudeta militer terjadi di Mesir, bagaimana presiden merespon? Bagaimana Kongres merespon? Presiden dan para pengikutnya di Kongres merespon dengan menyekop uang baik setelah buruk menjadi negara gagal Mesir.”
Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris
“Presiden bertekad untuk membangun negara di luar negeri dan tidak mengurus bangsa kita di sini, di rumahnya,” katanya. (T/P09/R2).
Mi’raj News Agency (MINA).
Baca Juga: Mahasiswa Yale Ukir Sejarah: Referendum Divestasi ke Israel Disahkan