AS Gunakan Hak Veto untuk Kepentingannya dan Tidak Akan Minta Maaf

New York, MINA – Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan Washington menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk melindungi kepentingannya dan dia tidak akan meminta maaf atas tindakannya itu.

Thomas-Greenfield berbicara kepada wartawan di New York menjelang Sidang Umum PBB (UNGA) pekan depan. UNGA akan dihadiri oleh 133 kepala negara dan pemerintahan, tiga wakil presiden, 80 wakil perdana menteri, dan 45 menteri. Anadolu Agency melaporkan.

Dia menegaskan, semua negara anggota menggunakan hak veto mereka pada hal-hal yang mereka anggap penting.

“Kami memiliki beberapa masalah serius dengan penggunaan hak veto karena kami menggunakan hak veto pada masalah kita semua, yang penting bagi kami,” katanya.

Menjelaskan mengapa anggota tetap tidak mau melepaskan hak veto mereka dan tidak memberikan kewenangan tersebut kepada anggota baru, dia mengatakan, hal itu karena “kekuasaan veto baru akan semakin melumpuhkan DK PBB.”

“Kami tidak siap melepaskan hak veto kami, tetapi kami bersedia mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tentang hal itu,” ujarnya.

Greenfield lebih lanjut menyebut penggunaan hak veto Rusia terhadap Ukraina “bermasalah” dan, ketika ditanya apakah hak veto AS terhadap masalah Palestina juga menimbulkan masalah, dia menjawab, “kami menggunakan hak veto untuk memajukan kepentingan pemerintah AS, dan begitulah cara kami menggunakan hak veto itu secara konsisten selama bertahun-tahun di Dewan.”

“Beberapa orang berpikir hal itu menyebabkan disfungsi, tetapi itu adalah kekuasaan yang kami miliki, dan kami menggunakannya. Saya tidak akan mencari-cari alasan untuk itu,” tambahnya.

Greenfield mengatakan AS ingin melihat perdamaian di Timur Tengah dan Presiden Joe Biden melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan itu.

Saat menyatakan dukungan AS terhadap hak Israel untuk membela diri, Thomas-Greenfield berkata, “Itu tidak berarti kami ingin melihat perang ini berlanjut.”

Greenfield menegaskan, tiga prioritas AS untuk Sidang Umum, bekerja sama dengan negara-negara anggota dalam menangani ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, menangani krisis kemanusiaan, dan menciptakan sistem internasional yang lebih inklusif dan efektif.

Mengenai rancangan resolusi yang diajukan Palestina, yang menuntut Israel mengakhiri kehadirannya di Wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu 12 bulan, berdasarkan pendapat Mahkamah Internasional (ICJ), Thomas-Greenfield mengatakan, AS menghormati ICJ dan akan melanjutkan kerja sama.

Namun, Greenfield mengatakan resolusi Palestina memiliki “sejumlah besar kekurangan” dan dia berpendapat resolusi itu tidak akan membawa “manfaat nyata”.

Ia mengeklaim resolusi itu akan berdampak negatif pada pekerjaan di lapangan dan menghambat langkah-langkah menuju solusi dua negara. []

Mi’raj News Agency (MINA)