Khartoum, MINA – Pemerintah Sudan menyambut baik pernyataan pemerintah Amerika Serikat tentang menghapusan Khartoum dari daftar teror setelah dicap sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1993.
Sanksi AS di bawah mantan Presiden Bill Clinton itu memblokir Sudan dari pasar keuangan dan mencekik ekonominya.
Dalam sebuah pernyataan pers pada hari Sabtu (1/8), Perdana Menteri Abdalla Hamdok menekankan sikap pemerintah transisi terus bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghapus Sudan dari daftar dan memungkinkannya untuk menjadi bagian dari komunitas internasional, demikian dikutip dari Asharq Al-Awsat.
Dia memuji peran yang dimainkan oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Senator Chris Coons, seorang Demokrat yang dikenal karena perhatiannya pada Afrika.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Ia mendesak Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo “melakukan segalang dia bisa untuk mendukung Hamdok dan mengambil kesempatan “untuk membangun sebuah mitra demokratis baru di wilayah ini.”
“Ada peluang tidak hanya bagi demokrasi untuk mulai dibangun, tetapi mungkin peluang regional yang dapat mengalir dari itu juga,” kata Pompeo pada Kamis (30/7).
Pada tanggal 26 Juni, Pompeo mengadakan panggilan telepon dengan Hamdok. Mereka mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat hubungan bilateral AS-Sudan dan meninjau kemajuan menuju penyelesaian kebijakan dan persyaratan perundang-undangan untuk pertimbangan pengunduran diri penunjukan Negara Sponsor Terorisme Sudan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan Haydar Badawi Sadig mengatakan, pernyataan Pompeo menunjukkan bahwa negaranya akan segera dihapuskan dari daftar.
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Dia mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa negaranya menyambut kesediaan AS untuk mengakhiri masalah ini dan berharap mempercepat implementasinya. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Korban Tewas Ledakan Truk Tangki di Nigeria Tambah Jadi 181 Jiwa