AS Kecam Houthi Boikot Utusan PBB

Rudi Hendrik - Ahad, 9 Mei 2021 - 20:25 WIB

Ahad, 9 Mei 2021 - 20:25 WIB

7 Views

Washington, MINA – AS mengkritik kelompok Houthi yang didukung Iran karena menolak bertemu dengan Utusan PBB untuk Yaman Martin Griffiths di ibu kota Oman. Houthi juga menolak seruan untuk menghentikan serangan mematikan mereka terhadap kota Marib di Yaman.

“Houthi melewatkan kesempatan besar untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian dan untuk membuat kemajuan dalam proposal ini, dengan menolak bertemu dengan Utusan Khusus PBB Griffiths di Muscat,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Arab News melaporkan.

Departemen Luar Negei AS juga mengatakan, Houthi bertentangan dengan komitmen mereka untuk mematuhi “kesepakatan adil”, yang tersedia untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang memburuk dengan meningkatkan serangan mereka terhadap Marib.

Pemerintah AS mengatakan, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional telah menyatakan kesediaannya untuk menemukan kesepakatan untuk mengakhiri perang.

Pekan lalu, para pejabat mengatakan bahwa kepala negosiator Houthi Mohammed Abdul-Salam menolak bertemu dengan utusan PBB guna membahas gagasannya untuk mengakhiri perang.

Sebelumnya Houthi juga menuntut penghentian serangan udara koalisi Arab, blokade terhadap bandara internasional di Sanaa, dan mencabut pembatasan pelabuhan Hodeidah sebelum setuju untuk memberlakukan gencatan senjata nasional.

Pemerintah Yaman mengatakan bersedia untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Houthi untuk mengakhiri perang.

Mengenai serangan Houthi di kota Marib, Abdullah Al-Alimi, Kepala Staf Presiden Yaman, mengatakan, pertempuran itu adalah masalah kematian dan nyawa jutaan orang Yaman untuk mencegah negara itu menjadi model teokrasi Iran yang lain.

Pejabat Yaman itu mengatakan kepada wartawan bahwa sekitar 2.400 loyalis telah tewas dan 5.000 lainnya terluka dalam pertempuran di Marib sejak awal tahun ini. Houthi telah menembakkan 93 rudal dan 360 peluru ke daerah yang dikendalikan pemerintah selama lima bulan terakhir. (T/RI-1/P2))

Mi’raj News Agency (MINA)