AS-Rusia Ajukan Proposal Keamanan Bagi Oposisi yang Tinggalkan Aleppo

Seorang ibu Suriah di Aleppo menangis ketakutan bersama anak-anaknya. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

Aleppo, 12 Rabi’ul Awwal 1438/12 Desember 2016 (MINA) – Amerika Serikat (AS) dan Rusia sepakat mengajukan proposal yang menawarkan oposisi Suriah perjalanan yang aman keluar dari dari Aleppo Timur yang diperebutkan, menurut pejabat oposisi di wilayah tersebut.

Menurut Reuters, draft usulan kesepakatan dikirim ke kantor berita oleh pejabat oposisi yang mengatakan bahwa Pemerintah Suriah akan memberikan jaminan keamanan publik kepada kombatan dan warga sipil yang memilih pergi dari Aleppo.

Pasukan pemerintah tidak akan menahan atau merugikan, serta juga menjamin keselamatan warga sipil yang ingin tetap tinggal di Aleppo.

Baca Juga: Tim SAR dan UAR Berhasil Evakuasi Jenazah Korban Longsor Sukabumi

Namun, pejabat oposisi yang berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa kelompok oposisi di Aleppo belum menanggapi proposal tersebut.

Berbicara kepada The New Arab awal pekan ini yang dikutip MINA, Amin Malhees, juru bicara Tentara Mujahidin – koalisi faksi oposisi dukugan AS – mengatakan bahwa penarikan oposisi dari Aleppo “tidak dapat diterima”.

Malhees mengklaim bahwa kekuatan oposisi tetap mampu mendorong balik kemajuan yang diraih pasukan pemerintah yang telah merebut 85 persen wilayah oposisi.

Namun, hal itu dipandang sebagai hal yang semakin tidak mungkin oleh para pengamat.

Baca Juga: BKSAP DPR Gelar Kegiatan Solidaritas Parlemen untuk Palestina

Mengomentari perkembangan pada Ahad (11/12), Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan telah dicapai dengan AS.

“Masalah penarikan diri militan adalah subyek perjanjian yang terpisah. Perjanjian ini belum tercapai, terutama karena Amerika Serikat bersikeras terhadap hal yang tidak dapat diterima,” kata Ryabkov, menurut kantor berita Rusia, RIA Novosti.

Secara spesifik, hanya sejumlah kecil kelompok oposisi yang mau meninggalkan Aleppo pergi ke provinsi Idlib.

Pemantau PBB mengatakan, jika proposal itu disetujui, akan berlaku selama 48 jam. Militan oposisi diizinkan untuk membawa senjata ringannya, tetapi harus meninggalkan senjata beratnya.

Baca Juga: Warga Israel Pindah ke Luar Negeri Tiga Kali Lipat

Sebelumnya pada Sabtu (10/12) Menteri Luar Negeri AS John Kerry bertemu dengan rekan Rusianya di Jenewa membahas solusi untuk Aleppo Timur. (T/P001/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Timnas Indonesia Matangkan Persiapan Hadapi Bahrain