ASEAN DUKUNG AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Jakarta, 19 Sya’ban 1434/28 Juni 2013 (MINA) – Dalam Konferensi ASEAN Social Forestry Network (ASFN) yang ke-4 dan pertemuan ASFN yang ke-7 di Laos, ASEAN menyatakan dukungannya kepada akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Haryadi Himawan dalam acara Temu Media, Jumat (28/6) di Jakarta.

Dalam acara Temu Media itu, Haryadi didampingi oleh Muzni Zakaria, Bupati Solok Selatan Sumatera Barat. Keduanya turut serta menghadiri Konferensi ASFN pertengahan Juni lalu.

“Perhutanan Sosial Skala Global telah dimasuki Indonesia dengan menggagas perlunya network untuk perkembangan perhutanan sosial di ASEAN sehingga terbentuklah ASFN pada ASEAN Senior Officials of Forestry Meeting 2005,” ujar Haryadi.

Menurut Haryadi, Indonesia sebagai pencetus gagasan jaringan kerjasama Perhutanan Sosial di ASEAN telah membuktikan komitmennya dengan menjadi tuan rumah kegiatan kesekretariatan untuk ASFN sejak 2007 hingga sekarang.

“Untuk Skala Nasional, Indonesia memiliki skema perhutanan sosial yang unik, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat (HR). Dan salah satu skema Perhutanan Sosial yang dibawa ke Konferensi ASFN di Luang Prabang, Laos, adalah Hutan Desa di Solok Selatan,” kata Haryadi.

Dalam Konferensi ASFN yang dihadiri oleh 240 peserta dari negara-negara ASEAN, Eropa, Amerika Serikat, ASEAN Secretariat, dan banyak anggota lembaga internasional lainnya, Indonesia mengangkat kegiatan Perhutanan Sosial di Solok Selatan yang dipaparkan oleh Muzni Zakaria.

Peserta ASEAN dan undaangan dari lembaga internasional mencatat pengalaman tersebut dari segi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan penghidupannya, melalui skema kegiatan pembangunan emisi karbon rendah di kawasan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari, Solok Selatan.

Pada tahun ini, Konferensi ASFN menghasilkan rekomendasi, di antaranya Pengembangan Perhutanan Sosial, peningkatan ekonomi dan penghidupan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Konsevasi Keanekaragaman Hayati.

Dalam hal ini, Indonesia melalui Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan bersama lembaga-lembaga terkait telah berperan melalui fasilitas pelatihan, pemberian bantuan dan proses pemberian proses ijin pengelolaan hutan. (L/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA).