Ashrawi Kecam AS atas Penutupan Kantor PLO di Washington

plo-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /> Kantor Delegasi Umum PLO di Washington (Foto: File)

Ramallah, MINA – Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang menutup kantor Delegasi Umum PLO di Washington. AS juga membatalkan dirinya sebagai perantara perdamaian.

“Alih-alih menahan Israel karena pelanggaran hukum dan konvensi internasional yang terus-menerus, pemerintah AS dan Kongres justru mengancam dan menghukum orang-orang Palestina,” kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan.

AS menghukum Palestina karena pernyataan yang dibuat oleh Presiden Mahmoud Abbas di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para pemimpin lainnya yang menuntut Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menyelidiki kejahatan perang di Palestina.

“Ironis sekali bahwa AS mengambil langkah untuk menghukum korban (yang diduduki) dan bukan pelaku kejahatan (penjajah),” ungkap Ashrawi seperti dilporkan WAFA yang dikutip MINA pada hari Ahad (19/11).

Baca Juga: Perlawanan di Jabalia: 3 Tentara Israel Tewas, 18 Terluka

Pejabat PLO tersebut mengatakan, setelah beberapa dekade melakukan negosiasi, kontak dan kerja sama, tidak dapat dipungkiri mengapa hubungan AS dengan PLO belum dinormalisasi secara hukum.

Pemimpin Palestina telah melakukan negosiasi dengan Israel selama beberapa dekade dan secara konsisten mematuhi hukum internasional serta menandatangani kesepakatan. Sementara Israel terus-menerus melanggar tanpa pertanggungjawaban atau hambatan. Namun, PLO yang selalu disudutkan secara tidak adil, sebaliknya Israel diberi perlakuan dan perhatian khusus untuk bertindak dengan kekebalan penuh.

“Jika ingin diimbangi dan memainkan peran konstruktif, pemerintah AS harus terlebih dahulu memecahkan masalah serius tentang permukiman ilegal dan mempertahankan kebijakan Amerika yang telah berjalan lama mengenai solusi dua negara dan batas-batas tahun 1967,” tandas Ashrawi. (T/B05/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Pengamat Politik: Keadaan Memungkinkan Gencatan Senjata di Gaza