ASIA-PASIFIK SEPAKAT PERKUAT DUKUNGAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB

Jakarta, 13 Syawwal 1436/30 Juli 2015 (MINA) – Peserta pertemuan dari 31 negara penyumbang pasukan dan personel, pejabat senior PBB serta wakil-wakil negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mendengarkan paparan dari pakar dan praktisi pemeliharaan perdamaian serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam berkontribusi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

“Tingginya jumlah kehadiran pada pertemuan ini menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Asia-Pasifik memiliki komitmen kuat untuk memperkuat misi pemeliharaan perdamaian PBB”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI saat menutup The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta, 28 Juli 2015, pernyataan Kemenlu yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pertemuan juga berhasil mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh PBB dan masyarakat internasional untuk membantu meningkatkan kapasitas dan peluang kontribusi negara-negara di kawasan dalam hal pemeliharaan dan pembangunan perdamaian.

“Indonesia meyakini bahwa negara-negara di kawasan memiliki peluang yang besar untuk mempersempit contribution gap pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dan mendukung pengiriman personel dan pasukan dengan cepat dan tepat waktu”, ungkap Direktur Jenderal Multilateral. “Hal ini khususnya mengingat kawasan Asia-Pasifik tidak hanya menjadi ‘rumah’ bagi negara-negara penyumbang pasukan dan personel terbesar, melainkan juga negara-negara yang berpotensi menjadi kontributor besar.”

Menanggapi seruan tersebut, para peserta telah menyampaikan komitmen awal untuk menambah kontribusi mereka pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk melalui pengiriman critical enablers, baik peralatan (alutsista) dan unit medis serta komitmen pelatihan dan penguatan kapasitas para personel peacekeepers.

“Indonesia diharapkan akan menyelesaikan pengiriman tiga helikopter ke misi MINUSMA pada akhir bulan Agustus 2015. Untuk tahun 2016, telah terdapat kesiapan operasonal untuk mengirimkan satu Satuan Tugas Batalyon Komposit berkekuatan sekitar 800 personel dan satu Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) berkekuatan 140 personel.

Pemerintah RI juga tengah melatih 100 personel polisi, termasuk 40 personel polisi perempuan, untuk dikirimkan ke misi pemeliharaan perdamaian PBB. Untuk itu, Pemerintah RI mengharapkan dukungan penuh dan kerja sama dari pihak PBB dan juga negara-negara mitra, guna menyukseskan berbagai rencana kontribusi tersebut”, demikian disampaikan oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI.

Selain itu, sejumlah negara juga menyampaikan berbagai usulan kerja sama regional, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas negara-negara di kawasan, serta penyelenggaraan pertemuan tematis terkait isu-isu pemeliharaan perdamaian.

Setelah pertemuan ditutup, para peserta telah meninjau langsung Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta telah mendengarkan paparan terkait PMPP TNI, serta menyaksikan showcase pre-deployment training personel TNI yang akan dikirimkan ke sejumlah misi pemeliharaan perdamaian PBB dan pelatihan berbasis skenario lapangan dengan menggunakan peralatan/kendaraan tempur yang akan dikirimkan ke misi pemeliharaan perdamaian.

“Pendirian PMPP TNI merupakan bentuk lain dari komitmen Pemerintah RI terhadap pemeliharaan perdamaian. PMPP TNI bukan hanya merupakan pusat pelatihan bagi personel Indonesia, melainkan juga hub bagi pusat pelatihan serupa di kawasan”, ungkap Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.

Ringkasan (summary) hasil pertemuan yang akan disusun oleh Indonesia selaku tuan rumah The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping akan disampaikan Pemerintah RI kepada negara-negara PBB pada Peacekeeping Summit kedua yang akan diadakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-70 di New York, AS, pada bulan September mendatang. (L/R04/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)