Komisi VIII DPR: Asrama Haji Aceh Tak Layak Dihuni Jamaah

Banda Aceh, MINA – Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dan Wakil Ketua Marwan Dasopang mengunjungi asrama haji Aceh di Banda Aceh, Jumat (19/7). Keduanya juga ikut memeriksa sejumlah fasilitas bangunan di asrama.

Marwan menilai asrama Haji Aceh tidak layak untuk dihuni oleh jamaah.

“Apa yang ada sekarang tidak memadai dan ini tidak layak, kasihan Jamaah, harusnya mereka mendapat fasilitas yang bagus,” kata Marwan.

Bangunan asrama haji ini, kata dia jangan sampai tersandera karena belum selesai. Komisi VIII tidak akan merekomendasikan anggaran untuk asrama haji Aceh karena statusnya yang tidak jelas.

“Secara kasat mata saja sudah kita tahu ini tidak layak. Anggarannya sudah ada di 2020, tapi terkendala dengan tidak selesai status hukum bangunannya,” ucapnya.

Pihaknya meminta agar ada putusan dari lembaga secara tertulis beserta status bangunan itu. Seperti lampiran bukti pemeriksaan tekhnis dari ahlinya, agar, bangunan itu bisa diteruskan pembangunannya.

“Saya melihat hampir sebagian embarkasi Aceh yang memang terlambat melakukan konsolidasi pembangunan sarana prasarana,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher.

Gedung yang mangkrak itu terletak di belakang kantin asrama, persis di samping kantor administrasi asrama haji Aceh. Belum selesai gedung itu dibangun, dan kondisinnya sudah ditumbuhi rumput.

Bangunan itu merupakan revitalisasi Asrama Haji yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, dengan anggaran bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp10 miliar.

Pertama kali dikucurkan, dana SBSN diperuntukkan pembangunan lima Asrama Haji Embarkasi se-Indonesia, termasuk salah satunya di Aceh. Namun, sejak 2013, pembangunan gedung itu tidak dilanjutkan.

“Inilah carut marut di Kementrian Agama yang berdampak ke Aceh, ini harus segera kita selesaikan, sayang jamaah haji,” sambung Ali Taher. (L/AP/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)