Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atasi Radikalisme di Kampus, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fungsi Pembinaan

Rendi Setiawan - Senin, 4 Juni 2018 - 09:54 WIB

Senin, 4 Juni 2018 - 09:54 WIB

0 Views

(dok. Riau Online)

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah melalui kampus masing-masing, untuk mengedepankan dan meningkatkan aspek pembinaan terhadap dosen, mahasiswa maupun pegawai yang terpapar ideologi radikalisme.

Hal ini menyusul data yang diungkap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar paham radikalisme, baru-baru ini. Tujuh PTN itu tersebar di beberapa provinsi di Pulau Jawa.

“Saya pikir aspek pembinaan perlu dikedepankan dalam menyikapi ini, sehingga ada proses dialog, proses  komunikasi hingga proses penyadaran dari pemerintah kepada mereka yang dinilai terkena paham tersebut,” kata Sutan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/6).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, jangan sampai tindakan yang diambil pemerintah justru menimbulkan gejolak di kampus, dan memberi teror baru di dunia pendidikan Indonesia.

Baca Juga: Doa Bersama Menyambut Pilkada: Jateng Siap Sambut Pesta Demokrasi Damai!

Selain itu, ia juga meminta ada indikator yang bisa dijadikan acuan dalam menilai ideologi radikal di kampus, jangan hal ini menjadi pintu masuk pengekangan gerakan dakwah di kalangan mahasiswa dan kampus. Ia berkomitmen, DPR ingin melindungi dunia kampus dari labelisasi radikal yang dangkal serta tendensius terhadap gerakan dakwah.

“Kita mengharapkan ada penjelasan tentang indikator yang dipakai pemerintah untuk melabeli aksi suatu personal atau komunitas yang telah terpapar ideologi radikal. Jangan karena pakaian seperti cadar dan jilbab ataupun jenggot, mahasiswa dituduh radikal. Karena yang namanya ideologi itu ada dalam pemikiran, bukan pada tindakan dan tata cara berpenampilan,” tegasnya.

Di sisi lain, politisi dapil Jambi itu meminta pemerintah perlu meluruskan informasi atau data 7 PTN tersebut, karena Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) sendiri mengatakan informasi yang disampaikan BNPT merupakan data lama yang telah disikapi oleh institusi kampus secara persuasif.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan  BNPT Hamli mengatakan hampir semua  PTN sudah terpapar paham radikalisme. “PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi,” kata Hamli di Jakarta, Jumat (25/5).

Baca Juga: Cuaca Jakarta Berpotensi Hujan Sore Hari Ini

BNPT membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal. (R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Dr. Nurokhim Ajak Pemuda Bangkit untuk Pembebasan Al-Aqsa Lewat Game Online

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
MINA Health
Kolom
Kolom
Khadijah