Australia Larang Perjalanan 5 Jenderal Myanmar

Canberra, MINA – Australia telah memberlakukan sanksi dan larangan perjalanan terhadap lima jenderal militer Myanmar yang dituduh memimpin tindakan kekerasan tahun lalu terhadap warga Rohingya di negaranya.

Menteri Luar Negeri Marise Payne membuat pengumuman itu dalam sebuah pernyataan pada Selasa (23/10) setelah bulan lalu Australia menyatakan kemungkinan akan mengambil tindakan. ABC Net melaporkan.

“Kami sekarang telah memberlakukan sanksi keuangan yang ditargetkan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira tinggi militer Myanmar yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka,” katanya.

Misi Pencari Fakta PBB ke Myanmar telah mengeluarkan laporan yang menuduh militer dari kampanye sistematis yang menargetkan warga sipil yang termasuk pemerkosaan massal dan penghilangan paksa.

Nasib pengungsi Rohingya Myanmar, kelompok etnis minoritas Muslim yang tidak diakui kewarganegaraannya di tanah air mereka sendiri dan banyak terpaksa mengungsi ke negara-negara lain, sangat suram keadaannya.

Laporan itu merekomendasikan bahwa petinggi militer harus diselidiki dan dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Krisis Rohingya tahun lalu telah menyebabkan 700.000 warga minoritas Muslim mengungsi ke Bangladesh.

Dua dari orang-orang yang ditargetkan oleh sanksi Australia bukan lagi anggota militer Myanmar.

Maung Maung Soe dipecat dari jabatannya sebagai komandan Biro Operasi Khusus pada Juni setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya. Sementara Aung Kyaw Zaw, kepala Komando Barat, diizinkan mengundurkan diri pada bulan Mei.

Diana Sayed, juru kampanye krisis Amnesty International Australia, menyambut pengumuman itu, dan meminta Pemerintah untuk menarik dukungan keuangan dan mempertimbangkan memperluas sanksi kepada beberapa individu lain yang terlibat.

Australia mengalokasikan hampir AS $ 400.000 untuk melatih militer Myanmar dalam anggaran terakhir, yang menurut Sayed  “keluar dari langkah dengan seluruh dunia”.

Payne mengatakan Australia akan “terus mendukung kebutuhan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak” dan bekerja dengan Myanmar untuk “mendorong upaya menuju solusi jangka panjang dan tahan lama terhadap krisis”.

Zaw Htay, juru bicara Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, menolak menjawab pertanyaan dari ABC Net. tentang larangan perjalanan jendral Myanmar ini. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)