AUSTRALIA TEGASKAN DUKUNG STATUS HUKUM WILAYAH PALESTINA

Ramallah, 22 Sya’ban 1435/20 Juni 2014 (MINA) – Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, memastikan bahwa negaranya tidak mengubah posisinya untuk mendukung  status hukum Wilayah Palestina, termasuk Al-Quds (Yerusalem) Timur.

Perwakilan Australia untuk Palestina Tom Wilson menyampaikan surat kepada Wakil Menteri Luar Negeri Palestina Tayseer Jaradat di markas Kementerian Luar Negeri Palestina di Ramallah memastikan posisi itu, Kantor Berita Palestina WAFA News Agency melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu.

Surat itu dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi resmi dari posisi Australia pada pernyataan yang dibuat baru-baru ini oleh Jaksa Agung Australia George Brandis bahwa negaranya tidak lagi menggambarkan Al-Quds Timur sebagai ‘diduduki’.

Surat itu disampaikan setelah para diplomat dari 18 negara termasuk Indonesia, Mesir, dan Arab Saudi memprotes Kementerian Luar Negeri Australia di Canberra pada Kamis (12/6) lalu.

Pemerintah Australia menyatakan pada awal bulan ini tidak akan lagi merujuk istilah ’Yerusalem Timur ‘sebagai “yang diduduki” karena istilah membawa implikasi merendahkan dan tidak sesuai atau berguna.

Surat memastikan bahwa posisi Australia pada status hukum Wilayah Palestina, termasuk Al-Quds Timur, tetap konsisten dengan resolusi PBB yang relevan.

Australia juga tetap berkomitmen untuk solusi dua-negara, menggarisbawahi pentingnya negosiasi untuk mencapai kesepakatan hal itu yang akan kondusif bagi pembentukan negara Palestina merdeka dan berdampingan dengan entitas Israel dalam keamanan, kemakmuran, dan perdamaian.

Jaradat berterima kasih kepada Wilson dan menekankan perlunya pemerintah Australia untuk mengambil posisi yang lebih seimbang pada konflik Palestina-Israel, menekankan pentingnya hubungan Australia-Palestina.(T/P02/EO2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)