Austria Berencana Perluas Larangan Jilbab di Sekolah

Wina, MINA – Pemerintah Austria mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan larangan jilbab bagi siswa dan guru di sekolah seluruh negeri, termasuk di parlemen.

Berbicara di televisi nasional ORF, awal pekan ini, Menteri Pendidikan Austria Heinz Fassmann mengungkapkan, pihaknya sedang merancang undang-undang untuk melarang perempuan Muslim mengenakan jilbab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

“Belum diketahui berapa banyak gadis mengenakan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan. Namun larangan itu tidak terkait dengan jumlah, itu terkait dengan esensinya,” katanya, Anadolu Agency melaporkan, Rabu (12/9).

Fassmann menegaskan, larangan itu harus diberlakukan untuk melindungi kebebasan anak perempuan di lembaga pendidikan.

Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant

“Bukan hanya saya dan kementerian,” kata Fassmann.

Ia menambahkan, partai politik, terutama parlemen, harus mengungkapkan pandangan mereka tentang larangan jilbab untuk sekolah menengah dan membangun konsensus sosial.

Mengulangi pandangannya tentang larangan jilbab pada guru, Fassmann mengatakan, pegawai negeri seharusnya tidak menggunakan simbol agama dan ideologis selama tugas mereka.

Pemerintahan koalisi baru di Austria, yang terdiri dari Partai Kebebasan dan Partai Rakyat Austria tengah mempertimbangkan membuat rancangan undang-undang yang melarang anak-anak perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Baca Juga: Turkiye Tolak Wilayah Udaranya Dilalui Pesawat Presiden Israel

Sementara larangan jilbab pada pegawai negeri dirancang oleh Perdana Menteri Austria Sebastian Kurz.

Dalam pemilu Oktober lalu, koalisi berkampanye melawan arus imigran di Eropa.

Di Austria, Islam telah menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi sejak 1912. Ada lebih dari 600 ribu Muslim tinggal di negara itu, atau sekitar tujuh persen dari jumlah total populasi, menurut angka yang diperoleh dari Federasi Islam Wina. (T/R06/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Setelah 40 Tahun Dipenjara Prancis, Revolusioner Lebanon Akan Bebas