Jakarta, MINA – Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ayep Zaki mendukung program budidaya kedelai mandiri seluas 25 ribu hektare di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai upaya memenuhi kebutuhan salah satu bahan pokok masyarakat tersebut.
“Sekarang adalah waktu yang tepat agar para petani dan pemerintah melakukan budi daya kedelai,” kata Ayep dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (15/2).
Dikatakan, Indonesia bisa kehilangan devisa Rp24 triliun bila semua pihak enggan berkolaborasi menggerakkan budi daya kedelai secara masif.
Padahal, kalau seluruh instrumen terkait mau turun tangan, Indonesia sangat bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan kedelai nasional.
Baca Juga: Jateng Janji Tali Asih Abadi untuk Penghafal Quran 30 Juz, Pecahkan Rekor Muri
Dijelaskan, kebutuhan kedelai Indonesia mencapai tiga juta ton per tahun dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Indonesia harus mengimpor 80 persen atau setara 2,4 juta ton.
Jika dikonversikan dengan harga per kilogram kedelai belakang ini yang Rp10 ribu, artinya Indonesia mengeluarkan devisa mencapai Rp24 triliun.
Menurutnya, saat ini program yang akan melibatkan ratusan ribu petani itu telah mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Kementerian Pertanian.
Ia juga mendesak pihak perbankan harus bisa membiayai budi daya kedelai mandiri dengan platform kredit Rp8 juta per hektare.
Baca Juga: Prof Anbar Sampaikan Pesan dari Gaza, Persatuan Umat dan Perjuangan Palestina
Nantinya, program tersebut tak terbatas hanya berjalan di Kabupaten Sukabumi saja, melainkan juga dilaksanakan di berbagai daerah lainnya sebagai upaya nyata membangkitkan taraf ekonomi para petani.
Selain mendapat edukasi dan bimbingan selama penanaman, para petani juga tak perlu khawatir karena hasil pertaniannya sudah pasti akan dijamin pembeliannya melalui penjamin yang tentunya akan dibeli dengan harga yang mampu menyejahterakan mereka.
“Tim akan menjamin, pertama adalah menjamin 100 persen hasilnya dibeli. Tentu saja dengan harga disesuaikan dengan harga pembelian dari Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gapoktindo). Selain itu akan dilakukan jaminan kualitas terhadap bibit kedelai berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan balai benih melalui lembaga pemerintah,” katanya.
Penggunaan pupuk campuran berkualitas terbaik dan diakui berbagai kalangan menjadi salah satu kunci keberhasilan.
Baca Juga: Banjir dan Longsor di Kota Bandar Lampung, Beberapa Rumah Terdampak
Pupuk tersebut bukan subsidi pemerintah melainkan pupuk NPK, Nitrea dan 30 persen pupuk batu bara. (T/R4/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tabligh Akbar 1446 H, Semangat Pengorbanan dan Persatuan Umat