Azerbaijan Masih Hadapi Masalah Pengungsi

Pembebasan Nagorno-Karabakh dan tujuh wilayah sekitar Azerbaijan dari pendudukan Armenia pada tahun 2020, memerlukan solusi mendesak untuk satu masalah pengungsian internal berskala besar dan lama di dunia itu.

Pengungsian paksa di Azerbaijan merupakan konsekuensi dari agresi militer Armenia dan pembersihan etnis yang dilakukan di wilayah Azerbaijan pada awal tahun 1990-an.

Akibat konflik itu maka lebih dari satu juta orang Azerbaijan terusir dari tanah air mereka, di antaranya ratusan ribu pengungsi Azerbaijan melarikan diri dari Armenia yang kemudian diberikan kewarganegaraan Azerbaijan. Demikian Pemerintah Azerbaijan.

Semua pengungsi di Azerbaijan untuk sementara menetap di lebih dari 1.600 permukiman padat penduduk di 12 kamp tenda, desa-desa yang terdiri dari kereta kargo, bangunan setengah jadi, fasilitas umum dan lain-lain.

Upaya agresi Armenia berikutnya tahun lalu sekali lagi sangat mempengaruhi kehidupan ratusan ribu orang pengungsi di Azerbaijan. Sebanyak 84.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, bahkan di antara para pengungsi ada yang sudah berulang kali mengalami tragedi pengungsian paksa.

Sebagian besar dari orang-orang ini telah kembali ke rumah dengan tindakan yang cepat dan efektif dari Pemerintah atas pemindahan mereka, baru-baru ini, namun masih ada 85 keluarga pengungsi masih berada di tempat pengungsian di wilayah Tartar di Azerbaijan. Mereka sangat menderita akibat penembakan artileri Armenia yang disengaja terhadap obyek-obyek sipil.

Situasi para pengungsi di Azerbaijan sangat menarik perhatian karena beberapa alasan. Pertama adalah karena di negara berpenduduk kurang lebih 10 juta penduduk, terdapat 7 juta pengungsi. Negara ini menampung salah satu populasi pengungsi per kapita terbesar di dunia.

Berikutnya, tidak seperti kondisi di banyak pengungsian internal, di Azerbaijan para pengungsi menikmati hak yang sama dengan warga negara lain dan tidak mengalami diskriminasi.

Perbedaan penting lainnya adalah Pemerintah Azerbaijan, sejak awal tahun 2000-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang substansial, telah memikul tanggungjawab penuh untuk meningkatkan kondisi kehidupan para pengungsi sambil mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dari organisasi-organisasi internasional.

Menurut laporan, Azerbaijan adalah salah satu negara luar biasa di dunia yang telah menempuh kebijakan ekonomi yang berhasil mengubah dirinya dari penerima bantuan kemanusiaan menjadi negara donor.

Sejak tahun 1998 Pemerintah Azerbaijan telah melaksanakan strategi untuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduk yang dipindahkan secara paksa, memberikan mereka bantuan dan tunjangan sosial, dan pembangunan lebih dari seratus daerah pemukiman baru, padat dan modern untuk pemukiman sementara mereka.

Otoritas nasional berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kondisi kehidupan penduduk yang dipindahkan secara paksa dengan menghilangkan semua kamp tenda dan desa kargo-van dan menyediakan 315.000 orang yang hidup dalam kondisi yang mengerikan dengan rumah sementara di pemukiman yang baru didirikan.

Tanpa mengurangi hak mereka untuk kepulangan yang aman dan bermartabat yang telah diupayakan selama lebih dari 25 tahun melalui negosiasi diplomatik untuk penyelesaian damai konflik antara Armenia dan Azerbaijan.

Hak untuk kembali tanpa syarat dan aman bagi penduduk Azerbaijan yang terlantar ditegaskan dalam resolusi dan keputusan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan, OKI, PACE, OSCE, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan lain-lain.

Pada saat yang sama, komunitas pakar internasional memuji langkah-langkah progresif Azerbaijan untuk membantu secara efektif penduduk terlantar dan menetapkan salah satu praktik teladan di bidang ini.

Pada tahun 2014 Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia IDP dari PBB memuji penanganan Pemerintah Azerbaijan pada masalah pengungsian internal dan untuk terus memikul tanggung jawab utama untuk perlindungan dan bantuan orang-orang yang dipindahkan secara internal oleh konflik bersenjata.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Diindikasikan bahwa “salah satu kendala utama dalam mencari solusi yang tahan lama bagi pengungsi di Azerbaijan adalah tidak adanya penyelesaian politik untuk konflik yang belum terselesaikan di dalam dan sekitar wilayah Nagorno-Karabakh di Republik Azerbaijan”.

Pelapor Khusus PBB itu secara khusus menyerukan kepada komunitas internasional dan semua pihak terkait untuk bekerja untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, dengan tujuan memulihkan sepenuhnya hak asasi manusia para pengungsi di Azerbaijan, khususnya hak mereka untuk kembali secara sukarela dengan aman dan bermartabat.

Prioritas utama Pemerintah Azerbaijan setelah pembebasan wilayahnya pada tahun 2020 dari pendudukan selama tiga dekade adalah membersihkan wilayah-wilayah ini dari ranjau dan persenjataan lain yang tidak meledak, untuk memulihkan kota-kota dan permukiman lain yang hancur total selama konflik dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk Pemulangan pengungsi secara sukarela, aman dan bermartabat ke tanah asal mereka.

Sayangnya, proses ini masih terhambat oleh penolakan Armenia untuk menyerahkan peta wilayah bekas tambang (formularium) yang banyak ranjau di wilayah yang baru dibebaskan tersebut kepada pihak Azerbaijan. Padahal peta iIni merupakan kebutuhan mutlak untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik.

Pasca penandatanganan trilateral statement penghentian kegiatan militer antara Armenia dan Azerbaijan November lalu, lebih dari seratus warga Azerbaijan menjadi korban ledakan ranjau. Di antaranya juga pengungsi yang tidak sabar dan tidak tahan dengan pengangkatan ranjau, mengunjungi tanah mereka yang dibebaskan setelah tiga dekade pemisahan dan kerinduan yang kuat, meskipun ada peringatan tentang situasi risiko ranjau yang berbahaya di wilayah-wilayah ini.

Secara keseluruhan, ribuan orang di Azerbaijan tewas dan terluka parah akibat ledakan ranjau sejak awal konflik.

Armenia bersikap keras terhadap pembersihan ranjau untuk membangun kembali tanah yang hancur total oleh pendudukan ilegal selama 30 tahun.

Sementara Pemerintah Azerbaijan berhak mengharapkan dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang semestinya kepada Armenia untuk kerja sama dalam menghilangkan konsekuensi kemanusiaan dari kegiatan ilegalnya di wilayah Azerbaijan yang sebelumnya diduduki.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Di samping itu Azerbaijan telah mulai melakukan pembersihan ranjau dan pekerjaan rekonstruksi di daerah tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada para pengungsi untuk kembali dengan selamat dan bermartabat.

Mempertimbangkan besarnya Skala Pengembalian Besar ke tanah yang dibebaskan, saat ini prosesnya direalisasikan melalui beberapa proyek percontohan.

Proyek percobaan “langkah pertama” telah dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pemulangan dan reintegrasi di 10 desa di wilayah Aghdam.

Tujuan dari proyek ini adalah mekanisme operasional untuk pengembalian dan reintegrasi di tanah yang dibebaskan, untuk mendapatkan hasil yang diperlukan.

Proyek percobaan dijadikan ini sebagai model untuk proses pengembalian langkah demi langkah di masa depan yang sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pemindahan Internal, konvensi inti hak asasi manusia dan praktik terbaik yang berlaku, serta dengan keterlibatan penduduk yang menjadi perhatian.

Saat ini, survei awal juga sedang dilakukan untuk memperkirakan jumlah masyarakat yang bersedia kembali ke tempat tinggal semula.

Pengalaman sukses rehabilitasi dan kembali ke desa Jojug Marjanly yang diamankan dari penargetan langsung militer Armenia setelah pembebasan ketinggian strategis dari pendudukan pada April 2016 juga akan diterapkan.

Jojug Marjanly adalah proyek pemulangan unik yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Azerbaijan, di mana lingkungan yang mendukung diciptakan buat 150 keluarga untuk kembali ke tanah asal mereka setelah 23 tahun.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Perang tiga dekade di wilayah Azerbaijan sudah berakhir. Rakyat Azerbaijan menginginkan perdamaian dan kemakmuran yang langgeng di wilayahnya.

Semua tindakan kemanusiaan yang diperlukan untuk meringankan penderitaan manusia yang disebabkan oleh konflik selama 30 tahun harus diambil dan orang-orang yang terkena dampak perang harus mulai hidup dengan layak.

Rakyat Azerbaijan berharap masyarakat internasional dapat mendukung upaya negaranya untuk perdamaian yang berkelanjutan dan masa depan yang sejahtera di wilayahnya. (AK/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)