Babak Baru Politik Libanon (Oleh: Rifa Berliana Arifin)

Oleh: Rifa Berliana Arifin, Kared Arab MINA

Negara indah yang pernah tertanam dalam benak masyarakat Indonesia di era 1980an karena konfik seketarian. Negeri indah yang dibanggakan penyair legendaris Kahil Gibran ‘sekuntum mawar yang diletakan Tuhan di bumi’, demikian syair Gibran menggambarkan betapa bangganya ia pada negeri asalnya.

Seandainya Gibran masih hidup, mungkin ia akan sedih melihat gelombang besar demonstrasi belum berhenti di Libanon. Peristiwa yang dimulai pada 17 Oktober lalu diduga karena ada upaya pemerintah memberlakukan pajak AS $0,20 untuk setiap panggilan aplikasi Whatsapp.

Apakah sebegitu sulitnya ekonomi Libanon sampai harus memberlakukan pajak terhadap pengguna Whatsapp? Memang, pada April tahun lalu, Perdana Menteri Libanon Saad Hariri mendapat pinjaman sebesar AS$11 miliar dari Bank Dunia untuk mengembangkan ekonomi Libanon. Pinjaman bersyarat itu untuk mengatasi defisit anggaran sebesar 5% dalam 5 tahun. Untuk ini pula pemerintah menerapkan kebijakan “penghematan” untuk mengurangi pengeluaran, menaikkan pajak.

Pajak terhadap pengguna aplikasi Whatsapp dan juga aplikasi lainnya merupakan bagian dari agenda penghematan anggaran karena faktanya ekonomi Libanon memang sedang tidak baik. Tapi penarikan pajak yang relatif kecil ini justru memicu masalah publik, terutama kalangan milenial, meskipun Hariri akhirnya mencabut kebijakan tersebut karena menimbulkan masalah. “Oke, kami memotong gaji kami, jangan marah” katanya. Ternyata itu tidak berguna, sekarang demonstran malahan ingin pemerintah mengundurkan diri.

Di berbagai penjuru dunia, sampai saat ini tidak ada isu yang menarik selain masalah isi perut. Kerusuhan masyarakat di Chili memprotes pemeritahnya atas kenaikan harga tiket Metro, masyarakat Ekuador jauh di sana sedang memprotes pemerintahnya tentang kebijakan penghapusan subsidi BBM. Beda halnya dengan aksi protes di Hong Kong dan Catalonia Spanyol keduanya sedang disandra masalah politik identitas.

Banyak pakar yang menganggap masalah ekonomi Libanon berakar pada sistem politiknya yang cukup rumit “confensionalisme” yang dianut Libanon yakni penyerataan etnis dengan pembagian kekuasaan pemerintahan secara proposional.

Libanon adalah negara multi etnis yang “terpecah”. Secara umum, penduduk Libanon dibagi menjadi Kristen (40%), Muslim (54%) dan Druze (5%). Warga Muslim menganggap dirinya sebagai “orang Arab”, sementara orang Kristen lebih cenderung melihat diri mereka sebagai keturunan “Fenisia” yang membangun kota-kota Tirus dan Sidon sebagaimana disebutkan dalam Alkitab.

Kalau mau dibagi lagi, warga Kristen adalah Katolik Maronit (21%), Ortodoks Yunani (8%), Katolik Yunani (5%), Katolik Armenia, Ortodoks Armenia, dan lainnya. Warga Muslim terdiri dari Sunni (27%) dan Syiah (27%). Adapun Druze ini adalah dari Syiah Ismailiyah tetapi telah tersesat jauh, tetapi masih dianggap sebagai Muslim dalam politik Libanon.

Semua etnis saling curiga, dan masing mereka memiliki partai politik sendiri. Maronit memiliki Gerakan Patriotik, Pasukan Lebanon, Kataeb, Marada. Sunni memiliki Gerakan Masa Depan (dipimpin oleh Hariri) dan Gerakan Azm. Syiah memiliki Hizbullah dan Harakat Amal. Druze memiliki Partai Sosialis Progresif dan Partai Demokrat Libanon.

Komposisi demografi yang rumit membuat Libanon sulit melakukan pembangunan sejak merdekanya tahun 1943 dari Perancis. Maka sejak hari pertama Libanon merdeka dan mengadopsi sistem pembagian kekuasaan di mana jatah presiden diberikan kepada Maronit, Perdana Menteri diberikan kepada Sunni, dan Ketua Parlemen diberikan kepada Syiah. Lebih rinci lagi, Maronite juga memegang militer, Ortodoks Yunani sebagai Wakil Perdana Menteri.

Tidak hanya kursi elit, tetapi juga kursi legislatif dibagi dengan porsi 6: 5. Dari 99 kursi, 54 untuk orang Kristen (Maronite 20, Greek Orthodox 11, Catholic Greek 6, Armenian Orthodox 4, Armenian Catholic 1, Protestant 1, lainnya 1), 45 untuk Muslim (Sunni 20, Shia 19, Druze 6). Sangat kaku, tetapi formula ini dinilai berhasil menjaga keamanan dan stabilitas Libanon selama 20 tahun pertama.

Tapi keadaan berubah di awal tahun 1970, saat populasi Muslim tumbuh, dari 40% menjadi 75%. Sebagian besar pengungsi Palestina masuk ke Libanon setelah diusir dari Yordania. Muslim menuntut lebih banyak kekuatan, membuat warga Kristen merasa terancam, dan kemudian Perang Sipil Libanon meletus. Selanjutnya situasi diperburuk oleh intervensi kekuatan asing: Suriah, Israel dan Iran masing-masing membentuk “faksi” dalam perang ini untuk kepentingan geopolitiknya.

Setelah 15 tahun dan mengorbankan 150.000 nyawa, seluruh faksi menandatangani perjanjian damai di Taif, Arab Saudi pada 22 Oktober 1989 untuk mengakhiri Perang Saudara Lebanon.

Nisbah bagi hasil 6: 5 berubah menjadi 5: 5. Dari 1990-2005, situasi Libanon tetap stabil. Namun sejak 2005, hubungan antara Kristen, Sunni, dan Syiah mulai tampak tidak seimbang. Krisis krisis politik membuat pemerintah tidak sehat.

Setelah pemilihan umum tahun lalu, Hariri membutuhkan waktu 9 bulan untuk mendirikan pemerintahan karena krisis antara Hariri dan kelompok Syiah (Hizbullah dan Amal). Hariri akhirnya memiliki hubungan yang baik dengan Saudi.

Karena populasi Syiah berkembang di selatan, bersebrangan langsung dengan Israel, juga meningkatnya pengaruh Syiah dalam politik Libanon membuat Israel tidak bisa duduk diam.

Indonesia telah mengirim pasukan perdamaian Garuda, sebagai pasukan perdamaian PBB, total sebanyak 35.000 orang sejak tahun 1957, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar pengirim pasukan perdamaian. Terakhir bulan Agustus lalu Indonesia telah mengirimkan Pasukan Garuda sebanyak 970 prajurit TNI ke Libanon.

Mungkinkah aksi protes kali ini akan semakin memperkeruh hubungan antar etnis di Libanon, atau justru membuka lembaran baru sejarah Libanon, atau mungkin hanya sekadar huru-hara yang diinginkan pihak eksternal ? Masih terlalu dini untuk menyimpulkan.(A/RA-1/P1)

Miraj News Agency (MINA)