Bagaimana Hamas Putuskan Posisinya terhadap Rencana Trump?

GERAKAN Perlawanan Islam (Hamas) dan faksi-faksi perlawanan Palestina menghadapi situasi yang sulit, menurut para pengamat. Mereka dituntut untuk segera menanggapi rencana Amerika Serikat yang diajukan oleh Presiden Donald Trump guna mengakhiri perang di Gaza.

Mereka mengatakan rencana tersebut memerlukan studi mendalam karena memuat poin-poin yang samar.

Trump memberi Hamas waktu maksimal empat hari untuk menanggapi rencananya, jika tidak, Israel akan mendapat lampu hijau untuk “melakukan apa yang harus dilakukan.”

Trump menggambarkan rencana tersebut sebagai “jelas dan komprehensif, dan telah mendapatkan penerimaan luas dari Israel dan Arab.”

Menurut Mohamed El-Menshawy, jurnalis yang mengkhususkan diri dalam urusan Amerika, posisi Hamas sulit karena Trump menginginkan jawaban yang jelas dari organisasi tersebut mengenai rencananya. Trump menghendaki jawaban ya atau tidak, karena keinginannya untuk mencapai suatu bentuk prestasi, bahkan dengan mengorbankan Palestina.

Delegasi negosiasi Hamas berjanji untuk mempelajari rencana Trump secara bertanggung jawab setelah menerimanya, sebagaimana dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari. Menurut kementerian tersebut, sebuah pertemuan dijadwalkan akan diadakan Selasa malam (30/9/2025) di Doha untuk membahas detail rencana tersebut, dengan partisipasi delegasi Hamas dan pejabat dari Turki dan Mesir.

Menurut akademisi dan pakar kebijakan Timur Tengah, Dr. Mahjoub Al-Zuwairi, Hamas akan bersikap hati-hati dalam menyikapi rencana tersebut. Bukan tidak mungkin Hamas akan menuntut klarifikasi dan jaminan lebih lanjut, dan akan berfokus pada marginalisasi warga Palestina oleh rencana tersebut sehari setelah perang berakhir, baik bagi Otoritas Nasional Palestina maupun Hamas.

Berbicara dalam program “Behind the News”, Al-Zuwairi meyakini bahwa apa yang disampaikan Presiden AS kepada para pemimpin Arab dan Muslim dalam pertemuannya dengan mereka mencakup isu-isu umum seperti penghentian pengungsian warga Palestina dari Jalur Gaza, mengakhiri perang, mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza, dan mengakui negara Palestina.

Namun Al-Zuwairi yakin bahwa tergesa-gesanya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan persetujuannya terhadap rencana Trump menunjukkan bahwa ia “mengambil segalanya dan tidak memberikan apa pun.”

Menurut Al-Minshawi, yang memperkuat posisi bahwa Israel telah mencapai semua yang diinginkannya melalui rencana pemerintahan AS adalah kenyataan bahwa anggota Senat dan Parlemen AS dari partai Demokrat dan Republik mendukung rencana tersebut dan memandangnya sebagai sesuatu yang menguntungkan Israel.

Tuntutan sayap kanan

Meskipun disetujui Netanyahu, rencana AS tersebut menghadapi pertentangan sengit di dalam pemerintahan Israel. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, seorang politisi sayap kanan garis keras, melancarkan serangan tajam terhadap rencana tersebut, menyebutnya sebagai “kembali ke Oslo dan kegagalan diplomatik.”

Menurut akademisi dan pakar urusan Israel, Dr. Mahmoud Yazbak, serangan sayap kanan Israel terhadap rencana tersebut bermula dari kegagalannya memenuhi tuntutan aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat dan pembangunan permukiman di utara Jalur Gaza, tuntutan yang membuat sayap kanan mengirimkan delegasi ke Gedung Putih. Namun, Netanyahu, tambah Yazbak, telah menjadi pahlawan di mata para demonstran Israel yang baru dua hari sebelumnya mengkritiknya.

Catatan menyebutkan, beberapa negara Arab dan Islam menyambut baik inisiatif AS, sembari menekankan perlunya mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza yang terblokade, menghentikan pengungsian, dan mematuhi proses politik yang mengarah pada solusi dua negara.

Rencana 20 poin Trump menyerukan pembebasan tahanan Israel di Gaza dalam waktu 72 jam dan pelucutan senjata Hamas. Rencana tersebut juga menetapkan bahwa Gaza akan dikelola sementara oleh komite transisi Palestina yang teknokratis dan bertanggung jawab untuk mengelola layanan publik di bawah pengawasan badan transisi internasional yang disebut “Dewan Perdamaian”, yang diketuai oleh Trump. []