Bahas Penerapan Ekonomi Pasar Pancasila, ICMI Sambangi Mantan Presiden SBY

ICMI-Sambangi-Mantan-Presiden-SBY.jpeg" alt="" width="720" height="718" />

Jakarta, MINA – Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan dan bertemu dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof DR Jimly Asshiddiqie bersama jajaran pengurus, di kediamannya, di Jalan Mega Kuningan Nomor 26, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Agenda pertemuan tersebut guna mendiskusikan perlunya segera penerapan ekonomi pasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa seperti digagas Presiden Indonesia ketiga sekaligus Ketua Dewan Kehormatan ICMI Prof Ing BJ Habibie.

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penerapan ekonomi pasar Pancasila berarti berkomitmen untuk mewujudkannya secara berkeadilan ke seluruh rakyat indonesia.

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Terkait dengan gagasan sistem ekonomi pasar Pancasila itu, Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi ICMI sebab tetap mengingatkan pada pemikiran cemerlang para pendiri Indonesia yang menjadi landasan dasar ruh kehidupan bernegara dalam situasi dunia yang pragmatis.

“ICMI diharapkan menjadi lembaga yang tidak pragmatis,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita MINA.

Tampak hadir juga pada pertemuan berlangsung jajaran Wakil Ketua Umum ICMI antara lain DR Ilham Akbar Habibie, Prof DR Herry Suhardiyanto, Dr.Sugiharto, Priyo Budi Santoso, Sekretaris Jenderal DR M Jafar Hafsah, serta pengelola media ICMI Andi Irman dan Sibawaihi.

Menjelang berakhirnya diskusi dan pertemuan, ICMI mengundang Susilo Bambang Yudhoyono nantinya guna dapat menyampaikan orasi ilmiah dan pandangannya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dalam bingkai NKRI.

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

Sebelumnya, pada Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI Tahun 2017, BJ Habibie mengungkapkan bahwa ekonomi pasar Pancasila menjamin kepemilikan masyarakat yang penggunaanya untuk kepentingan orang banyak dan menolak hanya dikuasai segelintir orang atau kelompok. (R/R02/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah