Bangladesh Rusuh, Perpanjang Jam Malam dan Pemutusan Jaringan Internet

Dhaka, MINA – Bangladesh dilanda kerusuhan massal, pemerintah setempat memperpanjang pemberlakuan jam malam nasional dan pemutusan jaringan internet.

Warga hanya diperbolehkan keluar rumah antara pukul 15.00 hingga 17.00 dan hanya untuk keperluan penting. Samaa TV melaporkan, Ahad malam (21/7).

Bangladesh memperpanjang jam malam nasional setelah Mahkamah Agung menetapkan kuota perekrutan pegawai negeri yang telah memicu protes keras dalam beberapa hari terakhir.

Universitas-universitas ditutup, internet dimatikan, dan pemerintah memerintahkan masyarakat untuk tinggal di rumah.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan hari Ahad dan Senin sebagai hari libur nasional dan hanya layanan darurat yang diperbolehkan beroperasi.

Mahkamah Agung telah mengurangi sistem kontroversial tersebut, yang telah mencadangkan 30% pekerjaan di pemerintahan hanya untuk keluarga veteran yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Pemerintah sebelumnya menghentikannya pada tahun 2018 menyusul protes massal mahasiswa. Namun pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi Bangladesh mengembalikan kuota tersebut dan memicu gelombang protes baru.

Berdasarkan keputusan banding, Mahkamah Agung memerintahkan agar kuota veteran dipotong menjadi 5%, dan 93% pekerjaan akan dialokasikan berdasarkan kelayakan.

Sisanya sebesar 2% akan disisihkan untuk anggota etnis minoritas dan transgender serta penyandang disabilitas.

Ini adalah sebagian hasil tuntutan para pengunjuk rasa mahasiswa setelah berhari-hari bentrokan mematikan dengan polisi yang menyebabkan kematian sedikitnya 100 orang, menurut media nasional.

Namun karena sebagian besar komunikasi dilakukan secara offline, tidak jelas apakah putusan tersebut memuaskan para pelajar yang melakukan protes. Juga tidak ada reaksi langsung dari pemerintah.

Protes tersebut berubah menjadi mematikan pada hari Selasa, sehari setelah mahasiswa di Universitas Dhaka mulai bentrok dengan polisi. Kekerasan terus meningkat ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet serta melemparkan granat asap untuk membubarkan pengunjuk rasa yang melemparkan batu.

Protes tersebut merupakan tantangan paling serius bagi pemerintah Bangladesh sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilu bulan Januari lalu yang diboikot oleh kelompok oposisi utama.

Kritikus berpendapat sistem kuota bersifat diskriminatif dan menguntungkan pendukung Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan, dan mengatakan bahwa sistem tersebut harus diganti dengan sistem berdasarkan prestasi.

Hasina membela sistem kuota, dengan mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka dalam perang melawan Pakistan, apapun afiliasi politik mereka. []

Mi’raj News Agency (MINA)