BANGLADESH SEBARKAN PASUKAN JELANG PEMILIHAN

Dhaka, 24 Shafar 1435/26 Desember 2013 (MINA) – Puluhan ribu tentara dikerahkan di seluruh Bangladesh dalam upaya membendung kekerasan politik menjelang pemilu bulan depan, di mana oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) telah memboikot.

Juru bicara Komisi Pemilihan SM Asaduzzaman mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan akan ditempatkan setidaknya di 64 kabupaten dari Kamis (26/12) sampai 9 Januari, kutip Mi’raj News Agency dari Al Jazeera.

“Mereka akan digunakan sebagai kekuatan mencolok jika ada kekerasan apa pun dan mereka akan patroli di wilayah penting, jalan-jalan dan jalan raya,” katanya.

Juru Bicara Militer Muhammad Reza-ul Karim mengatakan dalam sebuah pernyataan, penyebaran pasukan terjadi atas perintah dari Komisi dalam upaya memastikan pemilu bebas, adil dan damai.

Tidak ada angka pasti tentang berapa banyak tentara yang dikerahkan, namun media lokal telah menempatkan angka sebanyak 50.000.

Sementara itu BNP mengatakan, pemimpinnya Khaleda Zia sedang ditahan di bawah tahanan rumah setelah dia menyerukan pawai massal yang bertujuan menggagalkan pemilihan parlemen.

Polisi tidak mengizinkan siapa pun, termasuk pemimpin partai dan aktivis, untuk bertemu dengannya. Ini adalah bagian dari langkah pemerintah untuk menggagalkan protes demokrasi 29 Desember mendatang.

“Sejak kemarin dia telah berada di bawah tahanan rumah,” kata Wakil Presiden BNP Shamsher Mobin Chowdhury.

BNP dan pemimpinnya Khaleda Zia telah mengutuk penyebaran militer tersebut.

Ini menyebabkan aliansi oposisi dari 18 partai menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu setelah Perdana Menteri Hasina menolak seruan untuk mundur dan menolak pembentukan pemerintah sementara yang netral untuk mengawasi pemilu.

Dua partai sayap kiri lain juga telah mengundurkan diri dari pemilu, demikian juga faksi yang dipimpin oleh Hussain Muhammad Ershad.

Boikot politik menambah kesengsaraan negara, yang merupakan salah satu negara terpadat penduduknya dan termiskin di Asia.

Negara ini telah mengalami lebih dari selusin kudeta sejak merdeka dari Pakistan pada tahun 1971. Tahun ini ditandai dengan kerusuhan selama pemilu dan hukuman mati dijatuhkan kepada tokoh kelompok Islam yang dihukum karena kejahatan perang selama konflik 1971.

Setidaknya 268 orang telah tewas sejak Januari dan banyak kekerasan yang dipersalahkan kepada pendukung partai politik Jamaat -e –Islami.

Tiga putaran pembicaraan yang ditengahi PBB antara pemerintah dan oposisi telah gagal menyelesaikan sengketa antara Liga Awami dan BNP.

Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Persemakmuran telah mengumumkan, mereka tidak akan mengirim pengamat pemilu.

BNP menyerukan pawai massa di ibu kota Dhaka yang akan dimulai pada tanggal 29 Desember untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pemilu “menggelikan”. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA).