Bangsamoro Terima Rancana Transisi Pemerintahan Permanen

Mindanao, MINA – Pemerintah sementara di wilayah selatan Bangsamoro, Filipina, telah menerima proposal untuk transisi ke pemerintahan permanen.

Menurut laporan media lokal, Al-Hajj Murad Ebrahim, Ketua Sementara Menteri Otoritas Transisi Bangsamoro telah menerima Rencana Transisi yang Diusulkan (PTP), yang disepakati antara pemerintah pusat dan Front Pembebasan Islam Moro, Anadolu Agency melaporkan.

“Rencana tersebut akan melibatkan pembentukan kelompok kerja teknis dengan harapan memunculkan pembelajaran atau pelajaran vital dalam norma, etika, praktik, dan pengalaman birokrasi,” jelas Ebrahim.

PTP mencakup aturan prioritas kritis yang harus diatur oleh pemerintah transisi tentang pemilihan umum, pemerintah daerah, administrasi, pendidikan, pendapatan, dan layanan sipil.

“Sangat penting bagi kode untuk disahkan menjadi undang-undang untuk menyediakan struktur yang diperlukan ketika menyusun Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao,” tambahnya.

Bidang prioritas otoritas transisi adalah pendidikan, kesehatan dan sanitasi, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan.

Referendum bersejarah pada 21 Januari dan 6 Februari di Mindanao selatan, memberikan otonomi kepada Muslim Moro di Filipina.

Pada 26 Februari, Ebrahim mengambil jabatannya sebagai Perdana Menteri Regional dari gubernur pemerintah pusat dalam sebuah upacara resmi.

Ia diangkat oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengelola Otoritas Transisi Bangsamoro hingga tahun 2022.

Dengan otonomi yang komprehensif, umat Islam akan bebas dalam urusan internal, mereka dapat mendirikan dan mengelola pengadilan hukum Islam dalam yurisdiksi mereka dan mengelola perairan sekitar mereka bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Mereka akan terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, meskipun dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan pejuang MNLF serta mereka dari Front Pembebasan Islam Moro akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi. (T/Ast/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)