Jakarta, MINA – Pembangunan manusia akan menjadi target yang strategis bagi pemerintah Indonesia menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi isu utama.
Untuk itu dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melakukan langkah-langkah kebijakan atau strategi dalam menurunkan tingkat pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.
“Mempercepat ketrampilan tenaga kerja merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelas Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas dalam Forum Konsultasi Publik (FKB) di Jakarta, Rabu (23/1).
Taufik juga menjelaskan, sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, dan rasio gini 0,38-0,39.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Adapun Indeks Pembangunan Manusia dipatok 71, 89 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. Menurutnya, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.
Tak lupa Bappenas juga menargetkan wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia agar tingkat pengangguran dapat menurun dan perkembangan ekonomi dapat juga terus meningkatkan.
Dalam FKB yang di gelar Bappenas, Taufik menyebut beberapa kebijakan di antaranya: meningkatkan investasi dan ekspor, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal, mempercepat ketrampilan tenaga kerja, mempersiapkan program pemerintah yang banyak menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi hambatan di pasar kerja.
Sebelumya, dalam RKP 2019 yang mengusung tema pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas, Bappenas telah mengusulkan lima prioritas nasional, 24 Program Prioritas dan 102 Kegiatan Prioritas.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Lima prioritas nasional tersebut adalah pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.
RKP 2019 akan fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sementara itu, dalam FKB tersebut juga dimaksudkan untuk menghimpun aspirasi, saran dan masukan dari berbagai pemangku kebijakan sebagai penyusunan konsep RKP tahun 2020 yang akan menjadi rencana kerja pemerintah tahun pertama dalam RPJM tahun 2020-2024 oleh presiden terpilih selanjutnya. (L/Sj/R01)
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon
Mi’raj News Agency (MINA)