BAZNAS dan OVO Kembangkan Kampung Tanggap Bencana di Banten

Jakarta, MINA – Badan Amil Zakat Nasional () bekerja sama dengan platform pembayaran mengembangkan (KTB) di tiga titik di Provinsi Banten yang terdampak Tsunami Selat Sunda, Desember tahun lalu.

Penandatanganan kerja sama  digelar di Kantor BAZNAS, Jakarta, Jumat (23/8), dihadiri Kadiv Pendistribusian BAZNAS, Ahmad Fikri, Kepala BAZNAS Tanggap Bencana, Dian Aditya Mandana Putri, dan Head of PR OVO, Sinta Setyaningsih.

Kampung Tanggap Bencana dibentuk di Desa Sukamanah, Kecamatan Malingping, Desa Ciladeun, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.

Dengan dibentuknya KTB di tiga titik ini, kini BAZNAS memiliki 16 KTB di Indonesia, antara lain di Provinsi Riau, Sulawesi Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB, hingga Papua.

Kadiv Pendistribusian BAZNAS, Ahmad Fikri mengatakan, KTB dibentuk mewujudkan kampung yang memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi menghadapi bencana, serta memulihkan diri jika terkena bencana.

“Kampung Tanggap Bencana dibentuk untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak, melalui adaptasi,” katanya.

Menurut Fikri, masyarakat juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi bencana.

“Apabila terkena dampak bencana, mereka akan dengan cepat bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali atau paling tidak dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri,” lanjutnya.

Head of PR OVO, Sinta Setyaningsih mengatakan, OVO sebagai platform pembayaran digital terdepan di Indonesia, sangat peduli akan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah rawan bencana.

“Dalam program ini, OVO bersama dengan para pengguna berhasil mengumpulkan Rp500 juta yang dimanfaatkan dalam program pencegahan bencana oleh masyarakat di Banten,” katanya.

Pembentukan Kampung Tanggap Bencana diperuntukkan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang memiliki ancaman yang besar terhadap tsunami.

Unsur yang dilibatkan antara lain pemerintah desa, Pengurus RT/RW, Organisasi Masyarakat di desa, Forum Penanggulangan Resiko Bencana (PRB), lembaga usaha di desa, tokoh masyarakat dan kelompok rentan. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)