Ankara, MINA – Pemimpin Partai Pergerakan Nasionalis (MHP) yang menjadi oposisi di parlemen Turki mengatakan pada Selasa (6/2) bahwa Perancis harus melihat kembali sejarahnya untuk mengetahui contoh ‘invasi’.
Berbicara kepada anggota parlemen MHP di parlemen, Devlet Bahceli, mengkritik komentar terbaru yang dibuat oleh Peresiden Prancis Emmanuel Macron mengenai Operasi Ranting Zaitun.
“Jika Perancis mencari contoh invasi dan pendudukan, mereka harus melakukan kritik diri dan melihat kembali sejarahnya sendiri,” kata Bahceli seperti dilaporkan Anadolu Agency.
Dalam sebuah wawancara dengan harian Perancis Le Figaro yang dipublikasikan pada 31 Januari, Macron memperingatkan jika operasi Turki yang sedang berlangsung di Suriah utara berubah menjadi ‘invasi’, itu akan menjadi ‘masalah nyata’ bagi Perancis.
Baca Juga: Warga Israel Panik Serangan Balasan dari Iran Jelang Pilpres AS
Bahceli mengulangi bahwa Turki bukanlah negara pendudukan di wilayah Afrin, Suriah.
“Turki menghormati integritas wilayah Suriah,” tambahnya.
Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun akhir bulan lalu untuk menumpas teroris PYD/PKK dan ISIS dari Afrin.
Menurut Staf Umum Turki, operasi tersebut bertujuan untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan Turki dan wilayah tersebut serta untuk melindungi orang-orang Suriah dari penindasan dan kekejaman teroris.
Baca Juga: Kapal Turkiye Bawa 1.000 Ton Bantuan Kemanusiaan Tiba di Beirut Lebanon
Operasi tersebut dilakukan di bawah kerangka hak Turki berdasarkan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, hak pembelaan diri berdasarkan piagam PBB, dan penghormatan terhadap integritas wilayah Suriah, kata dia.
Hanya target teroris yang dihancurkan dan ‘ketentuan itu diterapkan secara ketat’ untuk menghindari hal yang membahayakan warga sipil.
Afrin telah menjadi tempat persembunyian utama bagi PYD/PKK sejak Juli 2012 ketika rezim Bashar al-Assad di Suriah meninggalkan kota tersebut tanpa perlawanan. (T/R11/RS3)
Baca Juga: Parlemen AS: Keterlibatan dalam Perang Israel Belum Diizinkan Kongres
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sebut Palestina Pejuang Kemerdekaan, Bos Media Israel Dimusuhi Pemerintah Netanyahu