Belajar Dari Normalisasi Hubungan Mesir dan Israel 40 Tahun Lalu

 

Israel dan Arab Saudi telah menjadi topik hangat spekulasi dan gosip dalam beberapa pekan terakhir. Tidak satu hari pun berlalu tanpa terdengar berita tentang pertemuan terakhir mereka, main mata dan saling dukung di antara mereka.

Marwan Bishara, analis senior di kantor berita Al Jazeera mengatakan, tidak yakin Pangeran Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman benar-benar melakukan perjalanan rahasia ke Tel Aviv, tapi publik melihat mantan Kepala Intelijen Saudi Pangeran Turki Al Faisal dan mantan Direktur Mossad Efraim Halevy berbagi panggung di sebuah sinagog di New York bulan Oktober.

Spekulasi terkait pertemuan di New York itu diperkuat dengan pertemuan informal Pangeran Turki dengan mantan mata-mata Israel dan mantan menteri luar negeri Tzipi Livni di Davos, Swiss, pada bulan Januari. Bahkan Bahrain dan Uni Emirat Arab juga ikut bergabung.

 

Kecocokan dengan Satu Musuh

Kecocokan Saudi dan Israel lahir karena persamaan sikap permusuhan mereka terhadap Iran dan takutnya mereka akan meluasnya pengaruh bangsa Persia itu di Timur Tengah. Seiring perasaan yang sama tumbuh, begitu pula hubungan keduanya, sesuai dengan pepatah realis mengatakan “musuh dari musuh saya adalah teman saya”.

Saling dukung antara Saudi dan Israel mulai terang-terangan tersaji setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan ke kedua negara itu. Sejak saat itu, AS menjadi penanggung jawab trilateral bersama Israel dan Arab Saudi untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “rezim fanatik” Iran dan agresi regionalnya.

Dalam sebuah wawancara harian Arab Saudi Elaph awal bulan November dengan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot, dijelaskan bagaimana Iran mengancam Arab Saudi dan Israel dengan dua “jalur sabit” pengaruh paralel (Syiah) yang melintas di Timur Tengah. Di sebelah utara, jalur itu melewati Irak, Suriah, Lebanon dan Laut Mediterania. Sementara “jalur sabit” di selatan melewati wilayah Teluk, Yaman dan ke tepi Laut Merah.

Bishara mengatakan, Israel memiliki segalanya untuk membantu normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, tidak ada ruginya.

Bagi Israel, berbagi kepentingan strategis dan tujuan bersama dengan Arab Saudi harus cukup untuk menormalisasi hubungan mereka dan memperkuat persatuan mereka.

Ketika Arab Saudi berkomitmen terhadap prakarsa perdamaian yang menjadi prakarsa Liga Arab tahun 2002, ia menyatakan kesediaannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun dengan syarat, setelah penarikan Israel dari wilayah Palestina dan Arab serta pembentukan sebuah negara Palestina.

Bagi Riyadh, normalisasi cepat dan tanpa syarat dengan musuh historisnya telah lama menjadi proposisi berisiko bagi kerajaan dan kedudukan regionalnya. Bahkan tetangganya yang lebih antusias, yaitu Uni Emirat Arab. Emirat telah menjadi salah satu pakar Israel, seorang partner yang diam.

Belajar Dari Anwar Sadat

Sebelum Penjaga Dua Masjid Suci menyerahkan Al-Aqsha ke “Zionis” atau sebelum Raja Salman menaikkan bendera Israel di Riyadh, ada baiknya mempertimbangkan konsekuensi dari normalisasi Presiden Mesir Anwar Sadat dengan Israel.

Empat puluh tahun yang lalu, Presiden Mesir Anwar Sadat melakukan percikan diplomatik saat dia mengunjungi Israel dan berbicara di depan Knesset. Langkah ini mematahkan penghalang psikologis di dunia Arab, menandai titik balik dalam konflik dengan Israel dan melihat awal normalisasi hubungan Mesir dengan Israel.

Sadat mengokohkan proses itu menjadi sebuah kedamaian yang dingin di tahun berikutnya dengan menandatangani kesepakatan Camp David, yang menjamin kembalinya Sinai dan mengucurnya bantuan miliaran dolar AS dari Washington. Namun, normalisasi itu mengabaikan wilayah-wilayah orang Arab lainnya yang diduduki, termasuk wilayah Palestina .

Tiga tahun kemudian, sebuah kelompok militan Mesir membunuh Sadat dalam sebuah pawai militer. Namun, penggantinya, Hosni Mubarak, terus menghormati kesepakatan tersebut. Sinai telah kembali dan bantuan AS terus mengucur, tapi janji yang lebih besar mengenai modernisasi, keterbukaan dan perdamaian tidak pernah benar-benar terwujud.

Bagi orang-orang Mesir, normalisasi dengan Israel tidak pernah menjadi normal. Orang-orang Mesir sebagian besar tetap bermusuhan atau acuh tak acuh terhadap tetangganya di utara itu.

Tapi bagi Israel, normalisasi adalah sebuah karunia. Dengan sisi selatannya diamankan, Israel memulai sebuah kampanye penindasan besar-besaran terhadap orang-orang Palestina dan eskalasi kegiatan permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki dan wilayah-wilayah Palestina lainnya.

Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki pada tahun 1981. Pada tahun 1982, Israel menyerang Lebanon untuk menghancurkan Organisasi Pembebasan Palestina dan Gerakan Nasional Lebanon yang menyebabkan puluhan ribu korban tewas.

Israel pun mempertahankan pendudukannya di Lebanon selatan selama 18 tahun ke depan. Status Israel meningkat pesat dari sekutu regional AS menjadi “aset strategis” global.

Empat puluh tahun yang lalu, tidak ada Hamas Palestina dan tidak ada Hizbullah Lebanon, tidak ada Al-Qaeda dan ISIS, serta tidak ada Republik Islam Iran. Namun, setelah kesepakatan Camp David, agresi Israel membuka jalan bagi bangkitnya Hamas dan Hizbullah. Sama seperti agresi Soviet dan AS yang ditambah dengan perselisihan Arab, membuat kawasan ini kacau dan membuka jalan bagi bangkitnya kelompok militan.

Mengkhianati Palestina

Otokrat Arab yang gagal dalam pemerintahan dan dalam perang, juga gagal dalam perdamaian dan normalisasi.

Menurut Marwan Bishara, normalisasi melalui kelemahan adalah kebalikan dari perdamaian melalui kekuatan, oleh karena itu ditakdirkan untuk gagal. Ini adalah ide yang diwarnai dengan pengkhianatan, yaitu pengkhianatan terhadap kepentingan bersama Arab, juga pengkhianatan terhadap Palestina.

Bagi orang-orang di dunia Arab, Palestina telah lama menjadi penyebab, karena lebih dari sekedar geografi atau tanah air bagi rakyat Palestina. Palestina adalah ujian hati nurani bangsa Arab, simbol perjuangan untuk kebebasan, tidak hanya dari pendudukan militer, tapi juga dari represi politik di dalam negeri.

Mesir yang menjadi mediator penting dalam rekonsiliasi Palestina, antara Hamas dan Fatah serta faksi-faksi politik lainnya, adalah adalah rezim yang sangat bekerja sama dengan Israel secara rahasia. (A/RI-1/P1)

Sumber: Tulisan Marwan Bishara, analis politik senior di Al Jazeera.

 

Mi’raj News Agency (MINA)