Den Haag, MINA – Pemerintah Belanda secara resmi melarang dua menteri Israel dari kubu sayap kanan ekstrem memasuki wilayahnya sebagai bentuk kecaman atas agresi brutal dan kebijakan diskriminatif rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Dalam surat resmi yang dipublikasikan pada Senin (28/7) malam waktu setempat, Belanda menyebut situasi kemanusiaan di Gaza “tidak dapat dibenarkan.”
Dua menteri yang dikenai larangan masuk adalah Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan yang juga bertanggung jawab atas urusan sipil di wilayah penjajahan Tepi Barat.
Pemerintah Belanda menyebut kedua pejabat Zionis Israel itu secara konsisten menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan mendorong kebijakan pembersihan etnis, khususnya di Jalur Gaza.
Baca Juga: Israel Makin Terisolasi, Dua Manteri Ektremisnya Dilarang Masuk ke Belanda
Langkah ini merupakan bagian dari gelombang penolakan global terhadap tindak kekerasan dan kebijakan apartheid Zionis Israel.
Pemerintah Belanda juga memanggil Duta Besar Israel untuk menyampaikan nota protes resmi terkait pernyataan dan tindakan kedua menteri tersebut.
Langkah tegas ini mengikuti keputusan serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, yang lebih dulu memberlakukan pembatasan terhadap tokoh ekstrem Zionis Israel.
Belanda juga menyatakan dukungan terhadap rekomendasi Uni Eropa untuk membatasi partisipasi Israel dalam program pendanaan penelitian Horizon Europe, serta menyuarakan kemungkinan penerapan sanksi perdagangan jika Zionis Israel terbukti melanggar perjanjian bantuan kemanusiaan Uni Eropa untuk Gaza.
Baca Juga: PM Inggris Agendakan Pengakuan Negara Palestina dan Pembahasan Krisis Gaza
Sejumlah organisasi HAM menyambut baik langkah Belanda ini sebagai bagian dari akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Zionis Israel di wilayah pendudukan.
“Kebijakan ini merupakan peringatan kepada Israel bahwa pelanggaran hukum internasional tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi,” tulis laporan Middle East Monitor (MEMO).
Langkah tersebut juga disoroti oleh Al Jazeera, yang menyebutkan bahwa tekanan terhadap Zionis Israel semakin meningkat di tengah laporan berkelanjutan tentang kelaparan massal dan pembunuhan warga sipil di Gaza.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: UE Tangguhkan Partisipasi Perusahaan Israel dalam Program Penelitian